PENGGABUNGAN KELURAHAN PADA WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK

Romario, Putra (2020) PENGGABUNGAN KELURAHAN PADA WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (139kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) TESIS FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pelaksanaan penataan Kelurahan sebagaimana tertuang pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan telah dijabarkan persyaratan minimal pembentukan Kelurahan seperti Jumlah penduduk, luas wilayah, akses dan fasilitas penunjang pemerintahan. Pemerintah Kota Payakumbuh dengan jumlah 76 Kelurahan dinilai terlalu banyak dan belum proporsional sehingga tidak maksimal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tingkat Kelurahan, namun disatu sisi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan penataan Kelurahan belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri tersebut sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) bahwa Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sehingga diterbitkanlah Perda Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh, dimana pembentukan Kelurahan ditentukan melalui kajian yang tertuang dalam bentuk Scoring System.Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan penggabungan Kelurahan di Kota Payakumbuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana dampak penggabungan Kelurahan terhadap efektifitas pelayanan publik nantinya.Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, kuisioner dan studi dokumen yang diolah menggunakan teknik editing dan dianalisa secara kualitatif.Pembentukan Kelurahan di Kota Payakumbuh melalui scoring system menghasilkan 20 Kelurahan baru yang merupakan hasil kajian dan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan stakeholder terkait.Secara normatif, 20 Kelurahan baru hasil penggabungan ditemukan bahwa terdapat beberapa Kelurahan yang belum memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur didalam Permendagri Nomor 31 tahun 2006 seperti jumlah penduduk yang masih dibawah 2000 jiwa dan luas wilayah yang masih dibawah 5 Km2, selain itu proses penggabungan nantinya akan dilihat dari perspektif aturan perundang-undangan yang terbaru. Di sisi lain penulis melihat bahwa proses penggabungan Kelurahan sangat berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dengan beberapa temuan faktor dan indikator. Pada prinsipnya penggabungan Kelurahan bertujuan untuk menata kembali Kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Actions (login required)

View Item