TAHAPAN KONFLIK AGRARIA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI: KONFLIK MASYARAKAT NAGARI ABAI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN MENGENAI HAK GUNA USAHA PT. RANAH ANDALAS PLANTATION)

AMRISAL, AMRISAL (2013) TAHAPAN KONFLIK AGRARIA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI: KONFLIK MASYARAKAT NAGARI ABAI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN MENGENAI HAK GUNA USAHA PT. RANAH ANDALAS PLANTATION). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 2750.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (482kB)

Abstract

Konflik atau penolakan tentang investasi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Adanya kerjasama pemerintah dengan sebuah perusahaan yang bernama PT. Ranah Andalas Plantation (RAP) yang bergerak di sektor perkebunan sawit. Namun, kerjasama ini mendapat penolakan dari masayarakat Nagari Abai karena investasi yang dilakukan oleh pemilik modal (PT. RAP) tidak memiliki kesepakatan yang jelas antara masyarakat Nagari Abai. Perundingan tersebut hanya terjadi antara beberapa orang niniak mamak Nagari Abai dengan pihak investor (PT. RAP) yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dalam Perundingan tersebut pihak investor hanya menganti rugi tanah masyarakat yang berada dalam HGU PT. RAP. kesepakatan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Abai dengan alasan tidak mau menyerahkan tanah kepada siapapun termasuk PT. RAP. Kemudian masyarakat juga menolak keberadaan PT. RAP di Nagari Abai dan menuntut agar pemerintah daerah tidak memperbolehkan PT. RAP beroperasi di Nagari Abai. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak menanggapinya sama sekali. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan memberikan jalan untuk kelancaran PT. RAP dengan memberikan dukungan penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) 6. Kondisi seperti ini sangat merugikan masyarakat, karena masalah ini bukan saja antara masyarakat dengan perusahaan tetapi juga masyarakat dengan pemerintah daerah dan pemerintah Nagari. Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan, bahwa adanya kepentingan yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik ditengah masyarakat. Pada dasarnya setiap keputusan yang dilakukan pemerintah harus memgedepankan kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dengan mudahnya mendatangkan investor, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perusahaan penanaman modal mendapat kemudahan pelayanan atau perizinan untuk memperoleh hak atas tanah dari pemerintah. Ironisnya masyarakat akan kehilangan haknya, terdampar dari wilayahnya. Untuk itu masyarakat akan melakukan upaya apapun dalam mempertahankan hak mereka walapun nyawa mereka tantangannya.

Actions (login required)

View Item