PENJATUHAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) DALAM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PAEDOFIL) : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

Nurliza, Fitriyani Br. Angkat (2021) PENJATUHAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) DALAM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PAEDOFIL) : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK PDF.pdf - Published Version Download (178kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I PDF.pdf - Published Version Download (567kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB V PENUTUP PDF.pdf - Published Version Download (157kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf - Published Version Download (321kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS NURLIZA TURNITIN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENJATUHAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) DALAM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PAEDOFIL) : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk (Nurliza Fitriyani Br. Angkat, 1920112010, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 204 Halaman, 2019) ABSTRAK Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus bangsa, anak bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun tanpa terkecuali. Masalah perlindungan hukum terhadap anak bukan saja menjadi masalah hak asasi manusia, lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan kekerasan seksual. Penjatuhan putusan kebiri kimia pada terpidana Muh. Aris bin sukur merupakan angin segar dalam penegakan hukum di Indonesia namun dalam putusan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan mengalami kesulitan dalam proses eksekusinya sehingga dibutuhkan suatu aturan internal kejaksaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi jaksa dalam pelaksanaan eksekusi Tindakan kebiri kimia. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk An. Muh. Aris Bin Sukur? Bagaimanakah upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melakukan eksekusi terhadap diktum amar kebiri kimia dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :69/Pid.sus/2019/Pn.Mjk An. Muh. Aris Bin Sukur? Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang termasuk dalam penelitian empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan perkara kesusilaan An. Muh Aris bin sukur bersifat ultra petita dimana hakim menjatuhkan putusan melebihi dakwaan dan tuntutan jaksa. Selain itu hakim tidak mengindahkan ketentuan tertulis dalam undang-undang Perlindungan Anak untuk mencantumkan lamanya jangka waktu pelaksanaan hukuman kebiri kimia dalam putusannya. Independensi hakim dalam membuat sebuah putusan, badan pengawasan hakim yang tidak memiliki wewenang dalam mengomentari putusan hakim serta upaya banding yang telah dilakukan namun putusan PT Surabaya memperkuat Putusan PN Mojokerto tanpa ada upaya hukum lain sehingga putusan tersebut secara sah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sebab peraturan mengenai jangka waktu minimum pelaksanaan kebiri kimia beserta petunjuk pelaksanaannya yang lebih rinci belum diatur sehingga jaksa selaku eksekutor kebiri kimia membutuhkan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia. Dalam hal ini kejaksaaan selaku instansi penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim memiliki kewenangan untuk membentuk dan menerbitkan suatu peraturan internal kejaksaan yang dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan eksekusi Tindakan kebiri kimia. Kata Kunci: Kebiri Kimia, Putusan Hakim, Eksekusi, Jaksa. SENTENCING AND EXECUTING OF CHEMICAL CASTRATION AS ADDITIONAL CRIMINAL DECISION IN SEXUAL CRIMES AGAINST CHILDREN Analysis of the Decision of the Mojokerto District Court No.69 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mjk (Nurliza Fitriyani Br. Angkat, 1920112010, Postgraduate Faculty of Law, Andalas University, 204 Pages, 2021) ABSTRAK Children are an inseparable part of the survival of humans, the nation and the state. As the nation's next generation, children are not objects (targets) of arbitrary actions and inhuman treatment of anyone or any party without exception. The issue of legal protection for children is not only a human rights issue, it is more broadly a matter of law enforcement, particularly law enforcement against children as victims of sexual violence. The convict Muh. Aris bin Sukur is a new product of law enforcement in Indonesia, but in this decision there are several problems that cause the prosecutor as the executor of the court decision to experience difficulties in the execution process so that an internal rule of the prosecutor's office is needed which serves as a guide for prosecutors in the execution of chemical castration. Based on this, the authors are interested in formulating the following problems: How is the judge's consideration in imposing additional punishment for chemical castration for perpetrators of sexual violence against children in the decision of the Mojokerto District Court Number: 69 / Pid.sus / 2019 / Pn.Mjk An. Muh. Aris Bin Sukur? How are the efforts of the prosecutor as executor of the court's decision in executing the chemical castration dictum in the decision of the Mojokerto District Court Number: 69 / Pid.sus / 2019 / Pn.Mjk An. Muh. Aris Bin Sukur? The writing of this thesis uses normative juridical research for the first problem and juridical empirical research for the second problem. The results showed that the verdict in An. Muh Aris bin Sukur is ultra petita where the judge's decision was not in accordance with the prosecutor's demands because the judge decided the case based on the facts found in the trial. In addition, the judge did not heed the written provisions in the Child Protection Law to include the length of time for the implementation of chemical castration in his decision. The independence of the judge in making a decision, the judge's oversight body does not have the authority to comment on the judge's decision and the appeal that has been made, but the PT Surabaya decision strengthens the Mojokerto District Court decision without any other legal remedy so that the decision is legally binding. Prosecutors have experienced difficulties in its implementation because the regulations regarding the minimum period for implementing chemical castration and the detailed instructions for its implementation have not been regulated so that the prosecutor as the executor of chemical castration needs a guideline that can be used as a reference in implementing chemical castration. In this case the prosecutor as the agency for prosecution and implementation of the judge's decision has the authority to form and issue an internal regulation of the prosecutor's office which can serve as a guide in the execution of chemical castration Keyword: Chemical Castration, Judgement, Execution, Prosecutor.

Actions (login required)

View Item