PENERAPAN KLAUSULA SYARAT BATAL DALAM KONTRAK BISNIS YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUHPERDATA ( STUDI PADA PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. SRIWIJAYA AIR DENGAN PT. DENISA MITRA WISATA )

hendra, gunawan (2019) PENERAPAN KLAUSULA SYARAT BATAL DALAM KONTRAK BISNIS YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUHPERDATA ( STUDI PADA PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. SRIWIJAYA AIR DENGAN PT. DENISA MITRA WISATA ). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK PDF.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) BAB I hendra.pdf - Published Version Download (250kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB IV PDF.pdf - Published Version Download (178kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf - Published Version Download (180kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENERAPAN KLAUSULA SYARAT BATAL DALAM KONTRAK BISNIS YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KUHPERDATA ( STUDI PADA PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. SRIWIJAYA AIR DENGAN PT. DENISA MITRA WISATA ) Oleh :Hendra Gunawan ABSTRAK Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang menimbulkan hubungan Hukum diantara keduanya dan akan melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Para pelaku bisnis dalam dunia usaha selalu menggunakan sebuah perjanjian atau kontrak untuk mendapatkan kepastian Hukum yang kuat. Sejatinya dalam membuat perjanjian ada berbagai bentuk klausula yang dituangkan ke dalam perjanjian, salah satunya adalah mencantumkan klausula mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdata di dalam klausula syarat batal. Sebagaimana kita ketahui pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa syarat batal harus selalu dicantumkan dalam setiap perjanjian dan pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada Hakim dikarenakan kedudukan Hukum para pihak dalam suatu perjanjian adalah sama. Dalam perjanjian Keagenan Antara PT Sriwijaya Air dan PT. Denisa Mitra Wisata terdapat klausula mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdata pada ketentuan pengakhiran perjanjian dan kemudian terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa permintaan pembatalan kepada Hakim Penelitianinibertujuanuntukmengetahuitentang :1) Apakah yang menjadi alasan para pihak dalam perjanjian keagenan antara PT. Sriwijaya Air dengan PT. Denisa Mitra Wisata untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata ? 2) Bagaimanamekanismepelaksanaanklausulasyaratbataldalamperjanjiankeagenanantara PT. Sriwijaya Air denganPT. Denisa Mitra Wisata yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata? Metodependekatanutama yang digunakandalampenelitianiniadalahyuridisempiris, yaitupenelitian Hukum yang mengkajidanmenganalisisi tentangperilaku Hukumindividuataumasyarakatdalamkaitannyadengan Hukumdansumber data yang digunakan berasaldari data primer dan sekunder Hasilpenelitianmenunjukanbahwa penerapan mencantumkan klausula mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdata dalam syarat batal Perjanjian Keagenan antara PT Sriwijaya Air dengan PT Denisa Mitra Wisata dapat diterapkan, karna merujuk pada sah nya suatu perjanjian adalah sepakat kedua belah pihak tidak hanya dalam membuat perjanjian saja akan tetapi juga merubah dan mengakhiri atau membatalkan perjanjian tersebut, hal ini dituangkan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian diperkuat juga melaluiAzaz pacta sunserpanda pasal 1338 KUHPerdata “ Bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dan untuk kepastian Hukumnya pembatalan perjanjian melalui media pengadilan tetap dapat dilakukan jika diperlukan misalnya salah satu pihak memperkarakan dikemudian hari. Dasar mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdata adalah KUHPerdata karena KUHPerdata merupakan Code Civil yang digunakan sebagai Acuan untuk membuat perjanjian pada sistim Hukum di Indonesia khusus Hukum Perdata oleh sebab itu pasal- pasal dalam KUHPerdata dicantumkan dalam klausula perjanjian apabila ingin dikesampingkan Kata kunci: Pembatalan, Kepastian Hukum,Perjanjian Keagenan. THE APPLICATION OF VOID CONTIONS CLAUSES IN BUSINESS CONTRACTS THAT DO NOT RULE OUT ARTICLE 1266 IN ANY CIVIL LAW ( STUDY AT AGENCY AGREEMENT PT SRIWIJAYA AIR WITH PT. DENISA MITRA WISATA) By: Hendra Gunawan ABSTRACT An Agreement is the act of one or more person who bind themsolves to another parties which creates a legal relationship between the two parties and gives birth to rights and obligations. Business people in the world always use agreements to get strong legal certainty. Actually in making agreements there are various forms of clauses that are poured into the agreement, one of which is to include clauses overriding article 1266 KUHPerdata in the clause canclelation terms. As we konow article 1266 KUHPerdata arrange that void condition must always be made in agreement and closing of the agreement has to asked to the judge because the positions of the parties is same on a agreement. In the agency agreement PT. Sriwijaya Air and PT. Denisa Mitra Wisata has an clauses distorted 1266 KUHPerdata on rule void agreement and than the agreement was canceled unilaterally withoutrequest for cancellation to the judge The research for master about : 1 ) What is the reason for the parties in the agency agreement PT. Sriwijaya Air and PT Denisa Mitra Wisata distorted the rule 1266 KUHPerdata ? 2 ) How the implementation mechanism clauses void conditionon agency agreement PT. Sriwijaya Air with PT. Denisa Mitra Wisata The research method use is empirical juridical nemly legal research that studies and analyzes the legal behaviour of individuals or comunities in relation to law. Data source used are primary and secondary The result of the study indicate that the application of the clause outlining article 1266 KUHPerdata in the term of canceling the agency agreement can be applied. Because refering to the validity of an agreement is an agreement between the two parties not only in making the agreement but changing and canceling also include this rule has in 1320 KUHPerdata And the legal certainly of the agreement can be accounted for with azas pactasunsepanda on clause 1338 KUHPerdata. The basis for overriding article 1266KUHPerdata is that KUHPerdata is a civil code that is used as a reference for making agreements in the legal system in Indonesia , especially civil law. Therefore the articles in the KUHPerdata are included in the agreement clauses if they wish to be set aside Keywords: Cancelaltion, legal certainty, Agency Agreement

Actions (login required)

View Item