ANALISIS KONFLIK SERTIFIKAT TANAH HAK KOMUNAL: SUATU STUDI DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG

Roza, Elfira (2021) ANALISIS KONFLIK SERTIFIKAT TANAH HAK KOMUNAL: SUATU STUDI DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover- Abstrak.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (470kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Updated Version Download (170kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (283kB) | Preview
	Text SKRIPSI Roza terbaru 31 Maret-converted.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dengan asumsi sertifikat hak atas tanah penting sebagai perlindungan hukum bagi pemilik tanah, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan sertifikat tanah massal. Seperti yang tertera dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat tanah diamaknai sebagai surat tanda bukti hak yuridis atas sebidang tanah. Salah satu jenis tanah yang didorong oleh pemerintah Indonesia untuk disertifikatkan adalah tanah adat milik bersama dengan sertifikat hak komunal. Di Sumatera Barat, ada pro dan kontra tentang sertifikat tanah milik kaum. Bagi yang kontra, sertifikat tanah kaum dikhawatirkan menyebabkan konflik internal kaum. Penelitian ini tentang konflik sertifikat tanah kaum tersebut dengan fokus pada pengelolaan konflik. Hal ini diketahui dengan menelaah proses pembjuatan keputusan persertifikatan tanah milik bersma, penyimpanan dan pemenfaatan sertifikat milik Bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pensertifikatan tanah hak komunal, penyimpanan, dan pemanfaatannya di Nagari Koto Baru Simalanggang. Adapun tujuan khususnya adalah Mendeskripsikan implementasi program PTSL di nagari Koto Baru Simalanggang, mendeskripsikan status tanah dan dasar pensertifikatan tanah hak komunal, mendeskripsikan proses pembuatan persetujuan sertifikat hak komunal, mendeskripsikan pengelolaan konflik penyimpanan sertifikat hak komunal, mendeskripsikan pengelolaan konflik penggunaan sertifikat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik oleh Randall Collins. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Dengan meneliti 10 kasus pensirtifakatan tanah kaum di Nagari Koto Baru Simalanggang, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa tanah kaum yang disetifikatkan dengan sertifikat hak komunal terbagi dua: tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendah. Pada dasarnya alasan penting pensertifikatan tanah milik bersama adalah pencegahan konflik atas pemilikan tanah. Konflik persertifikatan tanah kaum yang diidentifiasi adalah pertentangan antara anggota kaum tentang nama-nama yang dicantumkan dalam sertifikat. Selain itu, anggota kaum berupaya untuk mencegah konflik dengan malakukan musyawarah dalam pembuatan keputusan pensertifikaatn tanah dan pemanfataan sertifikat. Pengelolaan konflik juga terlihat dalam penyimpanan sertifikat. Untuk menghindari penyalahgunaan, sertifikat disimpan di rumah gadang atau di rumah saudara peremuan yang termuda. Mengenai pemanfaatan sertifkat, kesepakatan adalah sertifikat boeh dijadikan jaminan hutang berdasarkan persetujuan dari nama-nama yang tertera dalam sertifikat. Kata kunci: Konflik sertikat tanah adat, tanah kaum, sertifikat hak komunal, pemanfaatan sertifikat

Actions (login required)

View Item