PERGESERAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Ivan, Azis Muhammaf (2021) PERGESERAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (BAB I) BAB I IVAN.pdf - Published Version Download (294kB) | Preview
Preview	Text (PENUTUP) BAB IV PENUTUP IVAN .pdf - Published Version Download (141kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA IVAN.pdf - Published Version Download (139kB) | Preview
	Text (Full) SKRIPSI IVAN FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text cover dan abstrak ivan.pdf Download (245kB) | Preview

Abstract

PERGESERAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Ivan Azis Muhammad, 1710113033, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 119 Halaman) ABSTRAK Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu hukum pidana khusus mengalami berbagai pembaruan terhadap upaya untuk menjawab tantangan modus operandi korupsi yang semakin modern. Salah satu pembaruan yang dilakukan adalah dirumuskanya pergeseran sistem beban pembuktian yang mengarah kepada pembalikan beban pembuktian, pada awalnya menganut asas actori incumbit onus probandi bergeser ke arah omkering van het bewijslast/ reversal burden of proof. Penyimpangan tersebut disinyalir sebagai pertentangan asas Persumtion of Innoncent dan asas Non Self Incrimination yang merupakan upaya perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa. Pergeseran sistem beban pembuktian sebagai pembaruan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi berimplikasi kepada pembaruan di dalam masyarakat terhadap rekayasa sosial sebagaimana adagium yang dikemukakan oleh Roescoe Pound Law as a tool of social engineering. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsepsi pergeseran sistem beban pembuktian yang dikaitkan dengan kedudukannya terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pembaruan di dalam masyarakat. Penelitian hukum ini bersifat normatif yang menggunakan sumber data sekunder dengan studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konsepsi pergeseran sistem beban pembuktian tersebut tidak sampai kepada pembalikan beban pembuktian yang absolut/murni melainkan hanya sebatas pergeseran “shifting burden of proof” yang mengarah kepada pembalikan beban pembuktian omkering van het bewijslast, dapat dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia. kedudukan shifting burden of proof pada sistem peradilan pidana bukanlah pertentangan dengan asas persumtion of innoncent dan asas non self incrimination yang menjadi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, tetapi hanya sebatas pengecualian asas yang sangat terpaksa dilakukan untuk mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian dan dampak negatif korupsi yang sangat merugikan, maka nilai-nilai dari shifting burden of proof ke arah omkering van het bewijslast dengan perlindungan Hak Asasi Manusia saling bersaingan tetapi tidak bertentangan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. sebagai law reform, kedudukan shifting burden of proof berperan untuk social engineering yang dijadikan alat penggerak masyarakat menuju perubahan yang diinginkan, untuk itu pembaruan hukum tindak pidana korupsi yang merupakan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum berorientasi kepada pembaruan di dalam masyarakat. Kata Kunci : Sistem Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Hak Asasi

Actions (login required)

View Item