PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

TSABITA, AZZAHRA (2021) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER & ABSTRAK) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (46kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (PENDAHULUAN)) BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (208kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV (PENUTUP)) BAB IV (PENUTUP).pdf - Published Version Download (57kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TSABITA AZZAHRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 19 UUPA telah dengan tegas mengamanatkan kepada Pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum. Mengenai pendaftaran tanah ulayat sendiri diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019. Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah. Pendaftaran maupun penatausahaan tanah ulayat tersebut tidak terlaksana di Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kepastian hukum tanah ulayat nagari tersebut karena salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua tidak didaftarkan oleh wali nagari dan ninik mamak KAN Nagari Sungai Pua, (2) Apa akibat hukum tidak didaftarkannya tanah ulayat nagari tersebut, dan (3) Apa upaya wali nagari dan KAN Nagari Sungai Pua untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari berhubung tanah ulayat tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Alasan wali nagari untuk tidak mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah ulayat nagari adalah karena telah menjadi buek nan balingka Nagari Sungai Pua, yaitu tanah di Nagari Sungai Pua, baik tanah ulayat nagari, pusako tinggi, maupun pusako randah tidak boleh didaftarkan ataupun disertifikatkan. Selain itu, alasan ninik mamak terdahulu adalah untuk menjaga agar tanah pusaka tidak tergadai atau terjual keluar. Tergadai atau terjual keluar maksudnya adalah tergadai atau terjual ke orang yang bukan merupakan masyarakat Nagari Sungai Pua. (2) Akibat hukum tidak didaftarkannya tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua yaitu tidak adanya suatu alat pembuktian yang kuat dan autentik apabila nantinya tanah tersebut menjadi objek sengketa dan tidak terjaminnya kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. (3) Untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari, upaya yang dilakukan oleh wali nagari Nagari Sungai Pua adalah melakukan registrasi tanah ulayat nagari di Pemerintah Daerah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Ninik Mamak KAN Nagari Sungai Pua adalah mencantumkan peraturan adat mengenai tidak dibolehkannya mendaftarkan tanah di Nagari Sungai Pua di dalam buek nan balingka.

Actions (login required)

View Item