PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANNGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM

Deprizon, Dedet (2021) PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANNGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (257kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (452kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (224kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (232kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya menyebabkan hak atas tanah menjadi hapus, diiatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dapat hapus dikarenakan hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Oleh karena itu harus dilakukan perpanjangan atau pembaharuan hak dan kemudian di pasang pembebanan yang baru. Adapun pokok permasalahan dalam tesis ini adalah 1). Bagaimanakah pengaturan hukum perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara dan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Pengelolaan yang dibebani Hak Tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam. 2). Bagaimana pelaksanaan perpanjangannya Hak Guna Bangunan Yang di bebani Hak Tanggungan. 3). Bagaimana Kedudukan jaminan atas utang yang Hak Tanggungan hapus dengan hapusnya Hak Guna Bangunan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara Yuridis Empiris, dari hasil penelitian yang diperoleh penulis maka pengaturan hukumnya ditentukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) beserta surat-surat lain yang diperlukan bagi pendaftaran, wajib dikirimkan oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan untuk memenuhi asas pulisitas dalam Hak Tanggungan, pelaksanaan perpanjangan HGB dengan pemberian Hak Tanggungan, pendaftaran kepada kantor Badan Pertanahan, sesuai Pasal 114 s/d 121 Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerinta Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kedudukan Jaminan Atas Utang Yang Hak Tanggungan Hapus Dengan Hapusnya Hak Guna Bangunan Akibat hukumnya apabila HGB obyek Hak Tanggungan berakhir maka berdasarkan Pasal 18 UUHT mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan. . Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Hak Tanggungan, Badan Pertanahan Nasional

Actions (login required)

View Item