PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Hidayathul, Hasanah (2020) PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (241kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (255kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (223kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (232kB) | Preview
	Text (Skripsi full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN/ APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penggunaan bantuan keuangan partai politik dari pemerintah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan partai politik serta diatur pula bahwa setiap partai politik harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimana pengaturan bantuan keuangan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011? Kedua bagaimana pelaksanaan bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2019 di pemerintahan daerah Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (sociological research) yang dilakukan dengan cara memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan bantuan keuangan untuk partai politik telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan sistem politik di Indonesia, sehingga sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Saat ini jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang masih belum mencukupi sehingga partai politik masih bergantung pada dana sumbangan baik perusahaan maupun perorangan. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan demi meningkatkan kemandirian partai politik.

Actions (login required)

View Item