PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN AKTE KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG

Debbie, Indashwari (2014) PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN AKTE KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201411071209th_debbie new.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Harapan publik untuk melihat dan merasakan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik sering tidak terwujud, dikarenakan masih terjadinya beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan adalah pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu proses penerbitan akte kelahiran. Sementara itu Lembaga Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara yang mengawasi pelayanan publik secara independen dapat menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan terjadinya maladministrasi penyelenggara Negara dalam melayani publik. Oleh karena itu, penulis menuangkan pemikiran dan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN AKTE KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (i)Bagaimana proses pemeriksaan dan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang? (ii)Bagaimana pelaksanaan rekomendasi dari Ombudsman serta pengaruh dari rekomendasi tersebut terhadap pelayanan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang menekankan pada praktek di lapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum atau perundangan yang berlaku. Penelitian bersifat analitis deskriptif, yaitu menggambarkan secara lengkap suatu keadaan berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang dapat ditarik suatu kesimpulan dan dapat dianalisa kebenarannya. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian laporan dugaan maladministrasi oleh Ombudsman RI terdiri dari tahap penerimaan laporan pengaduan dugaan maladministrasi, tahap pemeriksaan administratif dan substantif, dan selanjutnya tahap penyelesaian yang menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan Ombudsman RI dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai Terlapor telah melaksanakan Rekomendasi yang diberikan Ombudsman RI. Atas Rekomendasi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang melakukan penambahan operator untuk pengurusan akte kelahiran sehingga tidak terjadi penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur dalam penerbitan akte kelahiran. Maka dari itu, diharapkan untuk masa yang akan datang sebaiknya sosialisasi Lembaga Ombudsman RI kepada masyarakat lebih ditingkatkan, dan pelayanan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang lebih baik dari sebelumnya.

Actions (login required)

View Item