PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG)

Benny Alfayet, Pratama (2020) PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (462kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (292kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (287kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan di dunia yang berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara . Dari hasil penelitian, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu pemberian bantuan hukum sebagai salah satu implementasi dari prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) baik secara individual dan struktural.” Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota Padang yaitu meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah proses administrasi sebagai Pelaksana Bantuan Hukum yang dirasa rumit (verifikasi, akreditasi, pelaporan pertanggungjawaban sampai pada reimbursement anggaran), proses administrasi Pemohon Penerima Bantuan Hukum dimana harus menyerahkan SKTM, kurangnya koordinasi antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum.

Actions (login required)

View Item