EVALUASI KEBIJAKAN PERDA KOTA PADANG NO 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

FANDI, FUADI PUTRA (2020) EVALUASI KEBIJAKAN PERDA KOTA PADANG NO 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT. Diploma thesis, universitas andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (339kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I BARU.pdf - Published Version Download (560kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5) BAB V BARU.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (429kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULL) TUGAS AKHIR FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK FANDI FUADI PUTRA (1410832002). Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi “Evaluasi Kebijakan Perda no.11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat”. Pembimbing 1 Dr. Bakaruddin Rosyidi MS, Pembimbing 2 Dr. Indah Adi Putri M.IP. Skripsi ini terdiri dari 109 Halaman, dengan 30 referensi: 13 buku referensi, 11 situs internet, 4 Skripsi, 1 jurnal penelitian dan 1 perundang-undangan. Peraturan Daerah suatu kebijakan yang dibuat untuk mengatur masyarakat di suatu Daerah. Salah satunya Perda Kota Padang No. 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum salah satunya membahas tentang kegiatan pak ogah, free sex, LGBT, menjual minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang memicu terjadinya wabah penyakit masyarakat yang ada di kota Padang. Berangkat dari hal itu, maka peneliti ingin mengevaluasi bagaimana jalannya Perda Kota Padang No. 11 tahun 2005 dengan tujuan agar mengurangi penyimpangan yang terjadi di masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, desain studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan model analisis kebijakan model evaluasi kebijakan yang disesuaikan dengan tahapan perumusan Kebijakan publik yang dilihat dari perspektif evaluasi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam perumusan evaluasi kebijakan tentang perda kota Padang No. 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan putusan dari elit penyelenggara pemerintah daerah, dimana dalam perumusan kebijakan perda kota Padang no. 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut tidak semua tahapan dilakukan oleh elit penyelenggara pemerintah daerah, akibatnya evaluasi kebijakan publik yang tercipta belum cukup ampuh untuk mengurangi penyakit masyarakat yang semakin marak di Kota Padang. Untuk menjadikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh elit pemerintah daerah supaya tepat guna dan sesuai sasaran disarankan dalam merumuskan kebijakan hendaknya elit penyelenggara pemerintah daerah mencerminkan apa yang dibutuhkan massa, sehingga kebijakan yang dilahirkan dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis kembali Evaluasi dari Implementasi Perda Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat dalam mengatur masalah Tuna Sosial terkait dalam pencegahan Penyakit Masyarakat. Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Publik, Implementasi, Penyakit Masyarakat, Peraturan Daerah. ABSTRACT Regional Regulation is a policy made to regulate society in a region. One of them is the Padang City Regional Regulation No. 11 of 2005 on public order, one of which discusses the activities of pak averse, free sex, LGBT, selling alcohol and the abuse of illegal drugs has triggered an epidemic of community diseases in the city of Padang. Departing from this, the researcher wants to evaluate how the Padang City Regional Regulation No. 11 of 2005 with the aim of reducing deviations that occur in the community. This research uses qualitative research methods, case study design. In this study, a policy analysis model is used, a policy evaluation model that is adjusted to the stages of public policy formulation seen from the perspective of policy implementation evaluation. The results of the study state that in the formulation of policy evaluation on the Padang city regulation no. 11 of 2005 concerning public order and public tranquility which is the decision of the local government administering elite, where in the formulation of the Padang city regional regulation no. 11 of 2005 regarding public order and public tranquility, not all stages are carried out by local government administrators, as a result the evaluation of public policies that have been created is not yet effective enough to reduce community diseases that are increasingly prevalent in Padang City. In order to make policies made by local government elites to be effective and on target, it is suggested that in formulating policies, the local government administering elites should reflect what the masses need, so that the policies that are created can run well. The purpose of this study is to describe, explain and re-analyze the evaluation of the implementation of the Padang City Regional Regulation number 11 of 2005 concerning Public Order and public tranquility in regulating problems related to social disability in preventing community diseases. Keywords: Evaluation, Public Policy, Implementation, Community Diseases, Regional Regulations.

Actions (login required)

View Item