EVALUASI KINERJA PENERIMAAN PAJAKMINERAL BUKAN LOGAMDAN BATUAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

YOHANDES, RAMEL (2013) EVALUASI KINERJA PENERIMAAN PAJAKMINERAL BUKAN LOGAMDAN BATUAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) 442.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (441kB)

Abstract

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 12 Tahun 2008, membawa perubahan yang cukup berarti terhadap perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah kini tidak hanya berpedoman pada tuntutan program pemerintah pusat, namun pemerintah daerah kini harus mampu lebih kreatif dalam mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, yang sebelum adanya otonomi daerah tidak dimanfaatkan secara optimal. Menurut Suparmoko otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Adrian Sutedi, 2009). Sementara menurut Lincolin Arsyad pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Irwan Taufik Ritonga, 2009) Daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas 3 kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Actions (login required)

View Item