PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PERATURAN NAGARI NOMOR 8 TAHUN 2019 DI NAGARI SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Felia, Hermayenti (2021) PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PERATURAN NAGARI NOMOR 8 TAHUN 2019 DI NAGARI SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (161kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (101kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA FIX.pdf - Published Version Download (192kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PERATURAN NAGARI NOMOR 8 TAHUN 2019 DI NAGARI SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT Felia Hermayenti, 1710111049, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 111 halaman, Tahun 2021. Pembimbing: Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H dan Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL. ABSTRAK Korupsi merupakan extraordinary crime yang dalam pencegahannya diperlukan extraordinary instrument. Sebagai wujud untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu Nagari di Daerah Sumatera Barat membentuk suatu Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 memuat prosedur pencegahan, prosedur tata cara penegakan hukum, serta tiga sanksi adat yang dibentuk berdasarkan pada norma adat Salingka Nagari. Dengan memasukkan unsur adat di dalam Peraturan Nagari ini nantinya akan menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan kedudukan dan kekuatan hukum dari Peraturan Nagari yang memuat unsur adat di dalamnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian yang pertama akan membahas terkait dengan kedudukan Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 ditinjau dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, membahas terkait prosedur pencegahan beserta tata cara penegakan hukum yang ada pada Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019. Ketiga, penelitian ini akan membahas terkait tiga sanksi adat yang dimuat pada Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku- buku perpustakaan, karya ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, di samping itu penelitian ini juga ditunjang dengan wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder yang telah dikumpulkan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan Nagari Situjuah Batua merupakan suatu Peraturan Nagari yang diakui keberadaanya serta memiliki kekuatan hukum mengikat baik berdasarkan UUD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Desa. Peraturan Nagari ini memuat tiga sanksi adat di dalamnya yaitu, Pangkeh Pucuak, Kubuang Batang, dan Kake Urek. Penulis mengharapkan agar Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 dapat menambah referensi Nagari lainnya untuk ikut serta dalam memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Kata Kunci: Pidana Adat, Peraturan Nagari, Pidana Adat Minangkabau, Pencegahan, Korupsi

Actions (login required)

View Item