KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rahma, Deska Putri (2020) KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover abstrak.pdf - Published Version Download (148kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I (2).pdf - Published Version Download (341kB) | Preview
Preview	Text (Penutup Dan Kesimpulan) penutup.pdf - Published Version Download (254kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA-dikonversi (1).pdf - Published Version Download (215kB) | Preview
	Text (Srikpsi Full Text) Fix Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, diawali dengan dibentuknya Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan telah diubah dengan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hingga menjadi acuan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KOPRS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hingga dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati No.37 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemda berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati diatur khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan secara keseluruhan diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pijakan pemerintah dalam membentuk semua peraturan. Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penerapan azas-azas pembentukan perundang-undangan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2) Bagaimana pengaturan tentang Kode Etik dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembentukan peraturan bupati ini sesuai dengan pembentukan produk hukum daerah dan pembentukan peraturan perudang-undangan yang berlaku, serta urgensi apa yang mendasari dibentuknya peraturan bupati ini, dan bagaimana pengaturan mengenai kode etik pegawai ASN ini berdasarkan Peraturan Bupati yang dibentuk dengan Undang-Undang ASN. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, publikasi yang dibuat oleh Pemerintah, Buku-buku dan Literatur. Berdasarkan penelitian ini, pembentukan peraturan bupati ini sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum daerah dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan bupati ini didasari oleh tidak adanya peraturan daerah tingkat provinsi yang mengatur tentang ASN, dan memperjelas pengaturan mengenai kode etik ASN serta perbandingannya dengan Undang-Undang ASN.

Actions (login required)

View Item