PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG AKAN MENJADI ASET PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO

Febri, Virginia (2020) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG AKAN MENJADI ASET PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (547kB) | Preview
Preview	Text (Penutup) PENUTUP.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (190kB) | Preview
	Text (Full Tesis) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut secara baik dalam pengelolaan barang milik daerah, seperti halnya tanah yang merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan daerah, selanjutnya diawasi dan diperiksa secara internal maupun eksternal, guna pertanggungjawaban pelaksanannya, untuk itu perlu dilakukan pendaftarannya pada kantor Badan Pertanahan Nasional. Berkaitan dengan itu, perlu dikaji secara yuridis tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai asset daerah. Pokok permasalahan yang menjadi pembahasannya adalah tentang bagaimana bentuk pengaturan hokum pendaftaran tanah asset pemerintah daerah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah asset pemerintah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko serta bagaimana akibat hukumnya terhadap tanah asset Pemerintah Daerah Mukomuko yang tidak di daftar pada Kantor Pertanahan Nasional Mukomuko. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis empiris dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Analisis terhadap data yang sudah diperoleh menggunakan analisis kualitatif sehingga dapat dideskriptifkan sesuai dengan fakta hukumnya. Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan berpedoman pada rumusan masalah penelitian, diperoleh gambaran bahwa bentuk pengaturan hokum pendaftaran asset pemerintah daerah, disamping mempedomani Undang-undang Pokok Agraria dan ketentuan tentang pendaftaran tanah secara umum, juga mengacu pada ketentuan tentang perbendaharaan negara, peraturan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah serta pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam pelaksanaan pendaftarannya, dapat dikatakan bahwa asset daerah berupa barang milik negara/daerah dalam bentuk tanah telah dilakukan pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional dengan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas penguasaan asset tersebut, sehingga sesuai dengan peruntukan dan pertanggungjawaban penggunaannya. Akibat hokum tidakdidaftarkannya aset, berakibat tidak adanya kepastian hukum atas hal tersebut, sehingga jaminan penggunaaanya secara hukum masih lemah, bahkan dapat dikuasai atau beralih pada, sehingga pemerintah daerah dapat dirugikan.

Actions (login required)

View Item