PENOLAKAN ORMAS ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN SUPERBLOK LIPPO DI JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG

EDO, FERNANDO (2015) PENOLAKAN ORMAS ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN SUPERBLOK LIPPO DI JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201508311944st_alah tu.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (966kB)

Abstract

Superblok bagi Lippo Group oleh Pemerintah Kota Padang dimaknai sebagai dampak positif bagi Kota Padang dalam banyak sisi. Seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Namun sebaliknya Ormas Islam memandang pembangunan Superblok oleh Lippo Group ini membawa banyak dampak negatif. Salah satunya adalah misi kristenisasi. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji apa yang melatarbelakangi aksi penolakan dari Ormas Islam di Kota Padang. penelitian ini dikhususkan kepada Ormas Islam yang menolak pembangunan Superblok oleh Lippo Group di Jalan Khatib Sulaiman. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa Ormas Islam menentang kebijakan Pemko Padang terkait pemberian izin pembangunan Superblok? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dasar penolakan Ormas Islam terhadap izin pembangunan Superblok bagi Lippo Group yang dikeluarkan oleh Pemko Padang dan mendeskripsikan tindakan Pemko Padang dan Lippo Group atas penolakan Ormas Islam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi serta wawancara mendalam (tidak berstruktur). Teori yang digunakan adalah Interaksionisme Simbolik yang dipelopori oleh George Herbert Mead. Kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu. Dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan berpikirnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal mesti dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengambil kebijakan bagi Pemko Padang. Untuk meminimalisir potensi konflik antara Pemerintah Kota Padang serta investor dengan warga Kota Padang. Disinilah disadari pentingnya bermusyawarah dalam setiap pengambilan kebijakan agar hak-hak dan keinginan warga bisa dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Padang.

Actions (login required)

View Item