MANAJEMEN HUMAS PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PADANG PANJANG

YASHA, LANGITTA SETIAWAN (2015) MANAJEMEN HUMAS PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PADANG PANJANG. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201508241434th_thesis yasha langitta setiawan.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Keterbukaan informasi publik merupakan isu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan informasi publik menjadi nilai utama untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabilitas. pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia mencanangkan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini di latarbelakangi keterlambatan penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Padang Panjang, seiring tidak optimal kinerja humas yang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi dan rendahnya rasa ingin tahu masyarakat, oleh karena itu perlunya manajemen humas yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengelolaan manajemen humas sebelum dan sesudah implementasi keterbukaan informasi publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen humas Pemerintah Kota Padang Panjang sebelum dan sesudah implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan model analisis oleh Miles & Hubberman, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Manajemen humas dibahas dengan proses empat langkah manajemen humas Cutlip Center, Broom dan teori implementasi George Edward. Hasil penelitian menemukan humas pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan manajemen humas sebelum dan sesudah implementasi UU keterbukaan informasi, tetapi belum efektif. Humas Pemerintah Kota Padang Panjang belum melakukan identifikasi masalah secara formal, belum memiliki perencanaan yang terstruktur, belum berhasil mengimplementasikan UU KIP terkendala dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, PPID yang belum berjalan secara maksimal sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan kurangnya pemahaman badan publik terhadap esensi keterbukaan informasi, serta informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia. humas juga belum melakukan evaluasi. Di simpulkan bahwa humas Kota Padang Panjang belum berhasil dalam mengelola manajemen humas baik sebelum dan sesudah UU KIP diterapkan terkendala dari berbagai faktor, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu diperlukannya beberapa sosialisasi terhadap badan publik terutama humas tentang tuporsi, tugas dan peran humas dalam mengelola manajemen humas yang baik dan sosialisasi tentang UU KIP. Kata kunci : Manajemen Humas, Keterbukaan Informasi Publik

Actions (login required)

View Item