PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DARI HASIL KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Muhammad, Fadly (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DARI HASIL KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendauluan) Bab I.pdf - Published Version Download (419kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (379kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Profesi notaris merupakan profesi hukum sehingga notaris merupakan suatu profesi mulia (nobile officium), karna notaris di sumpah dan memiliki kewajiban merahasiakan akta yang telah di buatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 4 & Pasal 16 huruf (F), tetapi Notaris juga harus menyampaikan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah 1). Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap Notaris, yang di panggil dalam kasus pemeriksaan sebagai saksi dengan para pihak yang melakukan transaksi dari hasil kejahatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang? 2).Bagaimana kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris bila terbukti menggunakan uang hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang? 3).Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris yang melakukan pelaporan adanya transaksi kilen yang diduga dari hasil uang kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1). Notaris wajib melakukan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor yang diamanatkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2). Akta yang dibuat oleh Notaris tidak akan mengakibatkan batalnya akta tersebut, karna untuk membatalkan suatu akta haruslah berdasarkan keputusan pengadilan 3). Notaris dalam hal ini dapat menjalankan tugas jabatannya dengan cara memeriksa secara teliti berkas dan profile pengguna jasa agar dapat mengetahui sejak dini bila ada dugaan adanya tindak pidana pencucian uang. Kata kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Pelaporan

Actions (login required)

View Item