PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)

Rina, Oktavia (2020) PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) abstrak dan cover.pdf - Published Version Download (42kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (371kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (46kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (224kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) skripsi full rina.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Padang yang mengabulkan restitusi pertama kalinya di Sumatera Barat terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak lepas dari peranan jaksa penuntut umum. Hak restitusi merupakan hak yang diberikan kepada anak korban tindak pidana. Hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat didalam pasal 71 D ayat (1). Dimana selama ini jaksa dalam banyak hal menghindari atau tidak memasukkan restitusi kedalam tuntutannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan? Kedua, apa kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris). Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara lengkap dan jelas. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan yaitu tahap penuntutan dimulai dari penuntut umum menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik dan berkas tersebut dinyatakan lengkap, penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan tanpa adanya permohonan restitusi. Pihak korban yang saat itu dilindungi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat WCC Nurani Perempuan datang ke Kejaksaan setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk mengajukan restitusi. Pihak korban tanpa sepengetahuan jaksa penuntut umum menghubungi langsung LPSK untuk mengajukan permohonan restitusi sehingga pengajuan permohonan restitusi ini disampaikan di sidang pemeriksaan. Penuntut umum dengan cukup bukti memasukkan restitusi kedalam tuntutannya. Setelah putusan pengadilan yang inckrach, pelaku tetap tidak mau membayar restitusi tersebut, jaksa penuntut umum dengan usahanya tetap mengupayakan agar restitusi tersebut dibayar dan dipenuhi oleh pelaku. Kedua, kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan yaitu kurangnya kurangnya koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kondisi ekonomi pelaku, tidak adanya pengaturan tentang sanksi apabila tidak membayar restitusi, tidak adanya dukungan dari keluarga pelaku tentang pembayaran restitusi, tidak adanya upaya paksa.

Actions (login required)

View Item