PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KETERPENUHAN SYARAT KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2014 DI KOTA PADANG

INTAN, SURI (2013) PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KETERPENUHAN SYARAT KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2014 DI KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) 503.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (176kB)

Abstract

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dalam arti rakyatlah secara bersama-sama memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebahagian dari rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hampir semua negara modern mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi. Salah satu ciri utamanya adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih wakil rakyat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Namun demikian, tidak dengan sendirinya setiap negara demikian itu dapat disebut sebagai negara demokratis. Begitu pula tidak setiap pemilu dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis. Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, Oleh karena itu, tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Partai Politik juga merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang mana kedaulatan rakyat itu diantaranya tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang akan ikut dalam Pemilhan Umum 2014 harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum. Ada beberapa syarat yang harus di penuhi partai politik untuk menjadi pesrta pemilu, diantaranya memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten/kota. Dalam penulisan ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Rumusan masalah yang dibahasa adalah 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai mekanisme verifikasi syarat keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2014 dan 2. Bagaimanakah pelaksanaan verifikasi syarat keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2014 dikota padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa KPU kota Padang melakukan verifikasi faktual keterpenuhan syarat keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2014 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran yang diberikan adalah diharapkan kepada partai politik yang ingin menjadi angota legislatif dalam pemerintahan mempunyai keberadaan dan kepengurusan yang jelas di seluruh wilah Indonesia.

Actions (login required)

View Item