PENGATURAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI LUAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

YUda, Nugraha (2020) PENGATURAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI LUAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (203kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (232kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Proses pembangunan hukum nasional telah mengambil posisi penting untuk membuat rencana yang bijaksana untuk membuat undang-undang dimasa depan. Sesuai dengan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Rendahnya capaian Prolegnas baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada periode (2015-2019), merupakan persoalan krusial pembangunan hukum yang harus dipecahkan. Dampaknya bukan saja minimnya capaian Prolegnas, tetapi pada eksistensi negara hukum Indonesia. Pembentukan Rancangan Undang Undang di luar prolegnas justru menimbulkan persoalan baru karena prosedur yang dilalui mengabaikan beberapa ketentuan pembentukan undang undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; pertama, pengaturan pembentukan undang-undang di luar prolegnas; kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dari pembentukan undang-undang di luar prolegnas. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dimana penulis memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan pendekatan masalah dengan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti; buku, jurnal, makalah dan undang-undang yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil dari pembahasan memperlihatkan bahwa dalam pembentukan undang-undang di luar prolegnas dengan alasan urgensi nasional yang tidak dibatasi penggunanaan nya oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga undang-undang yang dihasilkan tidak bersifat responsif melainkan bersifat represif. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah hendaknya memperhatikan hal-hal; harmonisasi vertikal materi Rancangan Undang Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harmonisasi horizontal RUU dengan peraturan perundang-undangan, tingkat urgensitas dan kompabilitas materi muatan undang-undang, dan peningkatan kapasitas legislative drafting anggota legislatif. Untuk menjamin peningkatan kuantitas Prolegnas, maka hendaknya ketika penyusunan Rancangan Undang Undang yang masuk menjadi bagian prolegnas Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Daerah memperhatikan kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat dengan target Prolegnas yang akan dicapai, mengkaji secara mendalamkerangka konseptual, landasan filosofis, landasan yuridis maupun landasan sosiologis keberadaan Rancangan Undang Undang, dan komitmen politik secara kelembagaan baik Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah dalam menyelesaikan Prolegnas.

Actions (login required)

View Item