PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (Studi Perkara Nomor: 01/P3K/I/2018)

Fathin Adilah, Shauma (2021) PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (Studi Perkara Nomor: 01/P3K/I/2018). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (155kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahauluan) Bab I.pdf - Published Version Download (294kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (139kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (265kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Di Indonesia penyediaan listrik dikuasai oleh Negara yang pengelolaannya saat ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diberikan kuasa sebagai pemegang usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menekan susut, setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL. Namun, dalam pelaksanaannya program P2TL ini justru menimbulkan persoalan yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Pada keadaan seperti inilah peran UUPK dapat dijadikan pegangan atau dasar konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya. UUPK memberikan peluang bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan). Pasal 49 ayat (1) UUPK mengatakan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis memilih BPSK Kota Padang sebagai tempat penelitian. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase dalam perkara Nomor 01/P3K/I/2018 di BPSK Kota Padang, bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase BPSK oleh para pihak, dan bagaimana akibat hukum dari putusan arbitrase BPSK bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris denganan alisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai arbiter, serta berwenang mengeluarkan putusan. Dalam perkara ini amar putusan Majelis BPSK mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Putusan arbitrase BPSK dalam perkara Nomor 01/P3K/I/201 dilaksanakan oleh para pihak setelah adanya putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali pelaku usaha dan menguatkan putusan BPSK Kota Padang Nomor: 02/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/III/2018. Akibat hukum dari putusan arbitrase BPSK bagi para pihak dalam Perkara Nomor 01/P3K/I/2018 adalah menimbulkan hak bagi konsumen (penggugat) dan kewajiban bagi pelaku usaha (tergugat). Kata kunci

Actions (login required)

View Item