PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH DI KOTA PADANG MELALUI SELEKSI TERBUKA

Saufa Atika, Ulya (2021) PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH DI KOTA PADANG MELALUI SELEKSI TERBUKA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan ABstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (260kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (270kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (194kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (244kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skrisi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membawa perubahan terhadap Pengisian Jabatan ASN. Dimana Pengisian Jabatan tersebut dilakukan melalui seleksi terbuka dan transparan melalui sistem Merit. Hal ini dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Khususnya pada Instansi Pemerintahan Kota Padang dalam melakukan Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah melalui Seleksi Terbuka. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah 1.) Bagaimana Proses Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang Melalui Seleksi Terbuka. 2.)Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang Melalui Seleksi Terbuka. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dimana teknik pegumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang Melalui Seleksi Terbuka melalui tahap Pembentukan Tim Panitia Seleksi (Pansel),pengumuman dan pendaftaran, pelaksanaan seleksi, seleksi administrasi, seleksi psikologi, seleksi kompetensi, wawancara dan FGD, serta hasil akhir. Dimana dari hasil akhir belum ada transparansi dan terbuka,karena yang terjadi dilapangan hasil akhir ditentukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota, oleh karena itu belum sesuai dengan Sistem Merit dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Selanjutnya, kendala yang ada, pertama kendala yuridis yaitu proses penseleksian belum sesuai dengan Sistem Merit dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sedangkan kendala non yuridis yaitu sedikitnya jumlah pelamar karena hanya dibuka untuk Kota Padang saja, padahal dalam Sistem Merit berlaku untuk seluruh ASN yang ada tanpa terkecuali, lalu belum adanya sanksi tegas dari KASN kepada Pemerintah Daerah terhadap belum adanya transparansi dan terbuka hasil akhir,serta izin kepada KASN yang terlalu lama, sehingga jadwal penseleksian menjadi tertunda dan membutuhkan waktu yang lama, padahal agenda nya telah disusun terstruktur oleh Panitia Seleksi. Semoga kedepannya dalam pengisian jabatan adanya transparansi dan tidak ada hambatan dalam proses penseleksian. Keyword: pengisian jabatan, sistem merit

Actions (login required)

View Item