"PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG"

MAY, DEFI (2014) "PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG". Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Tugas Akhir Full Text) 201410021208nd_skripsi may defi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (528kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undangundang bidang keuangan negara, yaitu undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan perundangundangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambanya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005). Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki kualitas baik, maka diperlukan pemahaman atas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan, penatausahaan keuangan daerah (menyangkut pengendalian intern), sistem akuntansi, dan komponen laporan keuangan yang dihasilkan. Penatausahaan keuangan daerah baik dari sisi

Actions (login required)

View Item