Pengawasan Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Solok Selatan

Muhammad, Ikhsan (2016) Pengawasan Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Solok Selatan. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (31kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (75kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV (Penutup)) BAB IV (Penutup).pdf - Published Version Download (39kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (36kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) FULL SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (822kB)

Abstract

Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk kongkret sektor pertambangan menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam, salah satunya adalah mineral dan batubara. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara di kelola oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar akibat yang lebih buruk. Izin Usaha Pertambangan merupakan dasar bagi pelaku tambang untuk melakukan aktivitas penambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu a) Bagaimana pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok Selatan ? b) Apa saja faktor yang menghambat berjalannya instrumen pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok Selatan ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana data primer penulis dapatkan dengan melakukan wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Solok Selatan dan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan. Kemudian data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan terhadap IUP di Kabupaten Solok Selatan masih lemah karena Inspektur Tambang yang belum difungsionalkan di daerah dan pejabat pengawas yang belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Laporan hasil pengawasan sebagai tindak lanjut dari pengawasan tidak disampaikan pemerintah daerah Solok Selatan kepada Gubernur. Kemudian terdapat beberapa faktor yang menghambat berjalannya instrumen pengawasan yaitu tidak adanya peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan yang mengatur tentang pertambangan, banyaknya perusahaan yang tidak melakukan produksi, pemilik IUP yang susah dihubungi, sulitnya akses menuju wilayah IUP, fasilitas yang kurang memadai, sarana prasarana yang tidak lengkap serta banyaknya perusahaan pemegang IUP yang belum mengangkat Kepala Teknik Tambang. Kata Kunci : Pengawasan, Pertambangan Mineral dan Batubara

Actions (login required)

View Item