Muhammed, Aulia Falen (2020) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (300kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV Pendahuluan)
Bab IV.pdf - Published Version Download (191kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari , namun fakta di lapangan masyarakat tidak mengetahui dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2018. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Partisipasi Ada dua, partisipasi langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pelaksanaan Partisipasi ada dua, secara langsung berupa datang langsung ke DPRD atau melalui tulisan, secara tidak langsung melalui lembaga seperti LKAAM dan lembaga lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kedua pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancarra salah satu Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adalah partisipasi masyrakat telah berjalan sesuai aturan namun kurangnya Pemerintah menginformasikan kepada masyarakat dan tidak berjalannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Saran dari saya untuk Anggota KAN lebih menginformasikan kepada masyarakat.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Yunita Syofyan, S.H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 04 Feb 2021 08:50 |
Last Modified: | 04 Feb 2021 08:50 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/69642 |
Actions (login required)
View Item |