IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019) .

Wiwa, Chindy Filliandri (2020) IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019) . Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (126kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Penutup) Bab I.pdf - Published Version Download (255kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (177kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (980kB)

Abstract

ABSTRAK Peranan perwakilan rakyat dalam sebuah negara atau daerah bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari para eksekutif tetapi dipandang sebagai upaya untuk menjamin tercapainya kepentingan rakyat dalam suatu kebijakan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran strategis dalam mengawasi pemerintah daerah, memberikan arti bahwa wakil rakyat tersebut adalah sungguh menjadi alat kontrol bagi para aparat pemerintah daerah didalam menjalankan kewenangannya untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan sehingga terwujudnya Good Governance. Hal ini lebih terlihat menonjol lagi ketika era reformasi dan otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran sentral dalam doktrin kedaulatan rakyat untuk melakukan kontrol. Rumusan masalah yang terkandung dalam permasalahan ini adalah bagaimana implementasi terhadap pengaturan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan aparatur Pemerintah yang bebas bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 menurut UUD 1945 dan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja Pemerintahan Daerah. Permasalahan ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan gejala-gejala masyarakat. Kontrol merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan serta mengajak dan mengarahkan aparat pemerintah untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Kontrol yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat ataupun aparat pemerintah daerah yang berperilaku menyimpang. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Kota Pariaman dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja serta reses.

Actions (login required)

View Item