PEMBEBANAN HIPOTIK KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DI KOTA PADANG

HERRY, SUKSESSY (2015) PEMBEBANAN HIPOTIK KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DI KOTA PADANG. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

[img] Text
201508281404th_tesis yesi to d.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (459kB)

Abstract

Sebagai negara kepulauan, sarana transportasi kapal laut sangat dibutuhkan di Indonesia. Untuk itu diharapkan dukungan lembaga perbankan memberikan fasilitas kredit untuk biaya pengadaan kapal laut guna menunjang usaha tersebut.Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana proses pembebanan hipotik atas kapal laut yang dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan di Kota Padang dan proses pendaftaran hipotik kapal laut tersebut pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, sejak tanggal 14 Februari 2014 serta untuk mengetahui eksistensi grosse akta kapal yang akan dijadikan sebagai jaminan kredit, guna memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktek pembebanan hipotik kapal oleh lembaga perbankan ada proses pembebanan yang hanya sampai pada fase pembuatan Surat Kuasa memasang hipotik (SKMH) atas kapal, yang dibuat dengan akta Notariil dan tidak dilanjutkan dengan pembuatan dan pendaftaran akta hipotik kapal., dimana kewenangan pembuatan akta hipotik tersebut diberikan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama kapal tempat kapal didaftar. Saat ini proses pendaftaran hipotik kapal laut pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Teluk Bayur Padang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 13 tahun 2012. Keterangan mengenai eksistensi grosse akta kapal diberikan dalam suatu surat terpisah yaitu berupa surat keterangan status hukum kapal, yang diterbitkan oleh Pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tempat kapal didaftar. Kata kunci : Hipotik, Kapal Laut dan Kredit Perbankan

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana Tesis
Depositing User: Ms Lyse Nofriadi
Date Deposited: 05 Feb 2016 06:56
Last Modified: 05 Feb 2016 06:56
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/692

Actions (login required)

View Item View Item