Implementasi Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus: Upaya Penertiban PKL Payung Ceper di Pantai Purus Padang)

Divia, Areska H (2016) Implementasi Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus: Upaya Penertiban PKL Payung Ceper di Pantai Purus Padang). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Abstract Divia.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I Divia.pdf - Published Version Download (245kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) BAB V Divia.pdf - Published Version Download (458kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Divia.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) DIVIA SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRACT Implementation of Padang City Regulation No 11 Of 2005 On Public Order and Peace Society (case study: PKL enforcement efforts payung ceper on the coast of Padang Purus). Divia Areska H (1110832002). Political Science, Faculty Of Social Sciences and Political Science, University Of Andalas, 111 Pages, 2016. This thesis describes the implementation of Padang City Regulation No 11 Of 2005 On Public Order and Peace society in an effort to curb street vendors on the coast of Padang Purus. A phenomenon that occurs is the vendors are deliberately degrading their beach umbrellas and refused to be disciplined by the city of Padang. So that the process of implementation of this policy requires a long time. Speccifically aims to analyze the enforcement efforts of the payung ceper vendors on the coast of Padang Purus. Theory applied that theory Merilee S. Grindle about policy implementation. Type and approach of this research is qualitative and descriptive. Techniques of data collection is the in-depth interview and documention. The selection of informants using purposive sampling method. The data found were analyzed using analysis of ethics and emic. The results of this study indicate that the city of Padang government has successfully to curb the payung ceper vendors on the coast of Padang Purus. As for the efforts is providing socialization, provide a letter of warning, ESQ training, Satpol PP guard carried, as well as the construction of LPC for traders. Constraints experienced is the lack of human and financial resources, a lack of communication between policy actors, as well as the lack of government supervision and firmness of the city of Padang to the payung ceper vendors. Keywords: Implementation, local regulation, payung ceper, purus. ABSTRAK Implementasi Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus: Upaya Penertiban PKL Payung Ceper Di Pantai Purus Padang). Divia Areska H (1110832002), Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 111 halaman, 2016. Skripsi ini menjelaskan implementasi peraturan daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dalam upaya penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang. Fenomena yang terjadi adalah para pedagang kaki lima tersebut dengan sengaja merendahkan payung-payung pantai mereka dan menolak untuk ditertibkan oleh pemerintah Kota Padang. Sehingga proses penerapan kebijakan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Secara spesifik bertujuan menganalisis upaya dalam penertiban pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang. Teori yang digunakan yaitu teori Merilee S. Grindle tentang implementasi kebijakan. Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Data yang ditemukan dianalisis dengan menggunakan analisis etik dan emik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang telah berhasil menertibkan pedagang kaki lima payung ceper di pantai Purus Padang. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi, memberikan surat himbauan dan perjanjian, pelatihan ESQ, penjagaan ketat yang dilakukan oleh Satpol PP, serta adanya pembangunan LPC bagi para pedagang. Kendala dalam proses penertiban tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia dan dana, kurangnya komunikasi antara aktor-aktor kebijakan, serta kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah Kota Padang kepada para pedagang kaki lima Payung ceper. Kata Kunci: Implementasi, peraturan daerah, payung ceper, purus.

Actions (login required)

View Item