TINJAUAN HUKUM TERHADAP DUKUNGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON STUDI PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Azmiral, Hassan (2020) TINJAUAN HUKUM TERHADAP DUKUNGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON STUDI PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (246kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version

Download (374kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version

Download (198kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (352kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dukungan kepala daerah terhadap Pasangan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2019 merupakan strategi kampanye yang banyak menuai pro dan kontra. Kepala daerah sebagai pejabat negara berkewajiban melayani rakyat, namun di lain hal kepala daerah juga seorang individu yang berhak untuk menduduki jabatan politik seperti bagian dari partai maupun tim sukses pemilu. Maka dari itu, dalam skripsi ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal kepala daerah yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan capres cawapres tertentu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber-sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Dari pembahasan Penulis berkesimpulan bahwa Kepala daerah yang mendukung capres cawapres dengan menjabat sebagai tim kampanye mengabaikan etika sebagai pejabat. Di samping itu pengaturan mengenai dukungan kepala daerah secara khusus dan rinci dirasa perlu diadakan. Serta Penulis memberikan saran untuk kepala daerah untuk tidak menjadi bagian dari tim sukses capres cawapres untuk menghindari konflik kepentingan. Kata kunci: Dukungan, Kepala Daerah, Pemilihan Umum

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Ilhamdi Taufik, S.H., M.H
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 17 Feb 2021 07:34
Last Modified: 17 Feb 2021 07:34
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/68959

Actions (login required)

View Item View Item