MASYARAKAT ADAT DAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN 1970-2017

ITRA, ANTONI (2020) MASYARAKAT ADAT DAN KONFLIK TANAH ULAYAT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN 1970-2017. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (300kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) Bab 1.pdf - Published Version Download (291kB) | Preview
Preview	Text (BAB VII kESIMPULAN DAN REKOMENDASI) BAB 7.pdf - Published Version Download (27kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (224kB) | Preview
	Text Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Konflik tanah ulayat merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di Sumatera Barat yang kental dengan aturan-aturan adat. Pewarisan harta pusako tinggi menurut garis keturuan ibu dan bersifat komunal, telah menimbulkan berbagai konflik kepentingan di tengah masyarakat. Di Kabupaten Solok Selatan, konflik tanah ulayat telah memecah masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan, (1) Bagaimana struktur masyarakat adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat di Kabupaten Solok Selatan, (2) Bagaimana jalannya konflik tanah ulayat pada masa Orde Baru dan Reformasi, (3) Apa faktor pemicu konflik tanah ulayat di kabupaten Solok Selatan. Penelitian dilakukan menggunakan metode sejarah dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis, lisan dan sumber arkeologis, melakukan kritik sumber, menginterpretasikan sumber dan melakukan analisis dengan menggunakan teori konflik sosial, kemudian menuangkan dalam tulisan sejarah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, struktur Masyarakat adat berhubungan secara langsung dengan tanah ulayat yang mereka warisi secara turun temurun. Hubungan tersebut kemudian terimplementasi melalui penguasaan terhadap tanah ulayat kaum, nagari dan supra nagari. Penguasaan ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan maysarakat yang lain, kaum dan pemerintah. Pada masa Orde Baru penyelesaikan pada tingkat pengadilan cenderung sejalan dengan putusan lembaga adat, sedangkan pada masa Reformasi keputusan pengadilan terkadang bertentangan dengan keputusan lembaga adat. Perbedaan pola penyelesaian ini menyebabkan konflik berlangsung secara terus menerus dari generasi ke generasi. Perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan pemerintah tidak serta merta diterima oleh pihak yang berkonflik, seperti kasus yang terjadi pada As’ari Khatib Majo Alam dengan Kasmawati yang berlangsung sampai tiga generasi, sehingga masyarakat hidup dalam dunia konflik.

Actions (login required)

View Item