KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM HAL TERJADI SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI SUMATERA BARAT

AHMAD, MAULIA PAUL (2021) KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM HAL TERJADI SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI SUMATERA BARAT. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (325kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (434kB) | Preview
Preview	Text (Kesimpulan dan Saran) BAB VI, KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (179kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
	Text (tesis full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat musyawarah tertinggi dapat menyelesaikan permasalahan sako dan pusako sehingga dalam penyelesaiannya Kerapatan Adat Nagari dapat menjadi hakim atau mediator serta dapat mengeluarkan sebuah surat keputusan atas sengketa yang diajukan kepadanya dengan cara damai.Oleh karena itu ada 2 (dua) buah kasus penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto dan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai mengenai sako yang kemudian surat keputusan diajukan oleh pihak yang dirugikan ke Peradilan Tata Usaha Negara terhadap kasus yang sama dengan hasil putusan yang berbeda. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas,dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu :1).Bagaimana kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam pengangkatan penghulu 2). Bagaimana kedudukkan Kerapatan Adat Nagari dalam sengketa Tata Usaha Negara dan 3).Bagaimana pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili surat keputusan Kerapatan Adat Nagari. Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis normative sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung dan bersifat deskriptif analitis.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa : 1) Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam pengangkatan penghulu adalah sebagai Panitia Pengangkatan Penghulu untuk pengesahan/legalisasi terhadap gelar/sako penghulu yang diangkat dari kaum agar gelar/sako penghulu diakui oleh Nagari 2) Kedudukkan Kerapatan Adat Nagari yang terbentuk didalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 tahun 1983 merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan dewasa ini Kerapatan Adat Nagari bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. 3) Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha dalam memeriksa & mengadili surat keputusan Kerapatan Adat Nagari dalam perkara No. 327 K/TUN/1996 pertimbangan mengabulkan gugatan Penggugat karena Kerapatan Adat Nagari digolongkan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Surat Keputusan setelah dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari sedangkan dalam Perkara No. 3/G/2017/PTUN.PDG dalam pertimbangan Gugatan tidak diterima dengan berpandangan pada proses sebelum Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari tanpa lebih lanjutme mpertimbangkan kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item