PENGATURAN HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT HAK PILIH DAN HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM

Muhammad Fachri, Almasni (2020) PENGATURAN HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT HAK PILIH DAN HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (335kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (190kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum telah diatur sejak awal kemerdekaan Indonesia. Berbagai macam aturan muncul guna membatasi hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri. Namun penyalahgunaan wewenang oleh penguasa terhadap hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri banyak terjadi dimulai pada masa Orde Lama ASN menjadi terpecah belah akibat kebijakan politik saat itu, serta dijadikannya TNI dan Polri sebagai kekuatan sosial dan politik pada zaman Orde Baru, dan pada era Reformasi ASN sering dijadikan alat untuk memenangkan pasangan calon pertahana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum, dan yang kedua adalah apa urgensi pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder, serta pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum, dan mengetahui urgensi pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa sejak awal kemerdekaan pengaturan pembatasan hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri dibatasi karena ASN, TNI, dan Polri sering dijadikan kepentingan oleh penguasa. Pengaturan hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri sangatlah penting karena peran dari ASN, TNI, dan Polri sangat strategis dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan ketertiban. Pengaturan hak pilih dan hak politik ini juga menandai bahwa ASN, TNI, dan Polri wajib mengundurkan diri jika ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Actions (login required)

View Item