PENGELOLAAN PASAR NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMEKARAN NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dela, Amelia Pitri (2021) PENGELOLAAN PASAR NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMEKARAN NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dn Abstrak.pdf - Published Version Download (111kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (474kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (165kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (235kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi peluang kembalinya sistem Pemerintahan Nagari sebagai sistem pemerintahan terendah. Ruang lingkup harta kekayaan Nagari dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari adalah: Pasar Nagari, Tanah lapang dan tempat Rekreasi, Balai Mesjid dan atau Surau Nagari. Pada Tahun 2011 Kabupaten Melakukan Pemekaran Pemerintahan Nagari, untuk melihat pengelolaan Pasar Nagari Setelah Pemekaran maka Permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimana Status Pasar Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pasca pemekaran Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan? (2) Bagaimana pengangkatan pengurus Pasar Nagari pasca pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan? (3) Bagaimana pemungutan dan pembagian hasil Pasar Nagari pasca pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan? Penelitian ini Menggunakan metode pendekatan yurudis empiris. Data yang dikumpukan berupa data primer yang diperoleh dari pihak terkait dalam pengelolaan Pasar Nagari, serta data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Artinya penulis melihat kenyataan di lapangan tentang kondisi pemerintahan nagari pasca pemekaran dan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (1) Pada prinsipnya Setelah Pemekaran Pemenrintahan Nagari Pengelolaan Pasar Nagari berbeda-beda di setiap Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Barung-Barung Balantai dan Nagari Lakitan pengelolaan pasar dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Tetapi di Nagari Lakitan pada Tahun 2019 Pengelolaan Pasar Nagari diserahkan kepada Pemerintahan Nagari karena Pengurus KAN tidak Menetap tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari Lakitan. Sedangkan di Nagari Lunang Dua Pengelolaan Pasar Nagari dikelola oleh Pemerintahan Nagari. (2) Pengangkatan pengurus Pasar Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dengan musyawarah. (3) Untuk pemungutan dan pembagian dilakukan oleh pengurus pasar yang sudah ditunjuk oleh Pemeritnahan Nagari dan KAN. Dalam pengajuan pemekaran Nagari oleh masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten seharusnya ditetapkan secara jelas oleh tim pembentukan Nagari persiapan dalam hasil evaluasi bahwa bagaimana status harta kekayaan Nagari pasca Pemekaran Pemerintahan Nagari. Kata kunci: Pengelolaan, Pasar Nagari, Pemekaran Nagari, dan Pemerintahan Nagari

Actions (login required)

View Item