KARAKTERISTIK DAN DAMPAK PEMBATASAN PENGUJIAN NORMA UNDANG-UNDANG MELALUI PERMOHONAN YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP GAGASAN THE LIVING CONSTITUTION

Ilhamdi, Putra (2021) KARAKTERISTIK DAN DAMPAK PEMBATASAN PENGUJIAN NORMA UNDANG-UNDANG MELALUI PERMOHONAN YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP GAGASAN THE LIVING CONSTITUTION. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (259kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (486kB) | Preview
Preview	Text (Bab V Penutup) Bab V.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (452kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 60 Ayat (1) UU MK melarang dilakukannya pengujian ganda terhadap norma undang-undang, sementara itu pengaturan Ayat (2) memberi pengecualian apabila adanya perbedaan batu uji dari pengujian sebelumnya. Norma serupa juga ditemukan pada Pasal 42 PMK Nomor 06/PMK/2005. Pembatasan pengujian norma dihadapkan dengan keberadaan MK sebagai pilar utama yang menjamin gagasan the living constitution, sehingga memunculkan dua permasalahan. Pertama, karakteristik permohonan yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi, kedua, dampak permohonan yang tidak dapat diajukan kembali terhadap gagasan the living constitution. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dari penelitian yang menggunakan teori dekonstruksi ini, didapati bahwa parameter permohonan yang tidak dapat diajukan kembali ditentukan oleh alasan permohonan Pemohon. Karena ketentuan pengecualian berupa “alasan permohonan” pada Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 lebih abstrak dibanding unsur “dasar permohonan” di Pasal 60 Ayat (2) UU MK. Sementara itu, tahapan persidangan dan sistematika putusan mengakibatkan tidak terganggunya gagasan the living constitution. Sekalipun MK memberi putusan negatif yang menolak permohonan, namun putusan itu tetap memiliki nilai positif yang diperoleh dari pertimbangan hukum. Inilah yang menjadikan MK memasuki wilayah kontemplatif pascamodernisme. Sebab kontinuitas aktualisasi konstitusi yang lahir dari pertimbangan hukum mengakibatkan MK berada pada wilayah différance untuk menunda stagnasi kepastian dan kristalisasi keadilan. Akibatnya kepastian hanyalah bentuk temporal dan keadilan harus dielaborasi terus-menerus. Inilah wujud relativitas pascamodernisme yang terkandung pada karakteristik masing-masing perkara. Kata Kunci: Permohonan yang Tidak Dapat Diajukan Kembali, Mahkamah Konstitusi, The Living Constitution

Actions (login required)

View Item