PENGAWASAN IZIN TRAYEK TRAVEL ANTAR JEMPUT ANTAR PROVINSIRUTE PEKANBARU - PADANG

Suci, Ananda Putri (2020) PENGAWASAN IZIN TRAYEK TRAVEL ANTAR JEMPUT ANTAR PROVINSIRUTE PEKANBARU - PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (267kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (81kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (147kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, lalu lintas dan angkutan jalan berperan penting sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan pemerintah menerbitkan UU No. 22/2009. Di Kota Pekanbaru terdapat beberapa angkutan travel melakukan pelanggaran yaitu tidak memenuhi izin trayek untuk rute Pekanbaru – Padang. Padahal, dalam Pasal 26 Perda Kota Pekanbaru No. 2/2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “perizinan angkutan umum terdiri dari izin usaha angkutan, izin trayek, dan izin operasi”. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsi yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Travel Rute Pekanbaru – Padang? 2) Bagaimana Tindak Lanjut Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsi yang dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Travel Rute Pekanbaru – Padang? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data didapatkan oleh penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah melakukan razia lapangan dan bekerjasama dengan pihak Satlantas Kepolisian dan pelaksanaan pengawasannya belum optimal. Dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau juga melakukan tindak lanjut dari pengawasan yaitu dengan memberi peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Kata Kunci: Pengawasan, Izin, dan Travel.

Actions (login required)

View Item