NOVARIZA, SOEWANDI (2020) PENERAPAN ASAS KEJELASAN RUMUSAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT. Masters thesis, Univeritas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (207kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
BAB 1.pdf - Published Version Download (627kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV)
BAB IV, KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (251kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (326kB) | Preview |
|
Text (Tesis Full)
TESIS FULL OKE.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud dari kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintah daerah. Materi muatan Perda tidak boleh meregulasi yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pembentukan Perda harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain yaitu asas kejelasan rumusan, yang harus dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam membentuk sebuah Perda. Keberadaan Perda Kota Solok tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat masih sulit dalam penerapannya, karena ada beberapa frasa yang terdapat dalam Perda ini yang sulit diartikan secara ilmiah dan bermakna bias. permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan asas kejelasan rumusan dalam Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat? Dan Apakah implikasi terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dalam hal tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan mengutamakan penggunaan data sekunder. .Adapun hasil pembahasan, Pertama, pembentukan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 ini belum sepenuhnya menerapkan asas kejelasan rumusan, hal ini dapat dilihat dari unsur persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika penulisan, penerapan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, dalam batang tubuh terdapat banyak ketidak-efektifan secara sistematika dan materi muatan tidak konsisten dan menyeluruh pada pengelompokan setiap unsur pasal. Kedua, Implikasi penerapan Peraturan Daerah Kota Solok yang tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan Perda. Peraturan daerah ini tetap bisa diterapkan karena secara legal formal tetap sah karena dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun secara substansi ketentuan-ketentuan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi batal demi hukum. Sebagai akibatnya Peraturan Daerah tersebut tidak efektif sulit untuk diterapkan dan tidak mencapai sasaran sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh pembentuk Peraturan Daerah. Diperlukan pengkajian/analisis lebih lanjut terhadap Perda ini, dan dalam penyusunan naskah akademis Rancangan Perda hendaknya bekerjasama dan melibatkan para akademisi, peneliti dan pemerhati masalah hukum dan para perancang peraturan perundang-undangan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr.Yuslim,SH,MH |
Uncontrolled Keywords: | Perda, Pemerintah Daerah, Asas Kejelasan Rumusan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Tesis) |
Depositing User: | s2 ilmu hukum |
Date Deposited: | 03 Feb 2021 07:56 |
Last Modified: | 03 Feb 2021 07:56 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/68029 |
Actions (login required)
View Item |