KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg)

fuad, ar rahim (2020) KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (517kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV, PENUTUP DAN SARAN.pdf - Published Version Download (179kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (338kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS TURNITIN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid. Sus/2019/PN Pdg) (Fuad Ar Rahim, 1820112010, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 135 halaman, 2020) ABSTRAK Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana Hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara yang diadilinya. Meski Hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan pidana penjara di bawah batas minimum khusus menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan, terutama terhadap norma-norma hukum apa saja yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tersebut, sehingga akhirnya Hakim mengenyampingkan ancaman minimum khusus yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Putusan berupa pidana penjara yang dijatuhkan di bawah batas minimum khusus ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku di kemudian hari serta dapat menciderai kepastian hukum sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat dalam putusan pengadilan negeri padang Nomor perkara 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg, Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus terhadap Terdakwa. Permasalahan dalam Tesis ini adalah: 1) bagaimanakah dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg serta Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 71/PID.SUS/2019/PT PDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3289 K/Pid.Sus/2019 dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan anak yang dijatuhi hukuman dibawa minimum khusus?; 2) Bagaimanakah Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim terhadap Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg dalam tindak pidana persetubuhan anak yang dijatuhi hukuman dibawa minimum khusus?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana penjara minimum khusus terhadap Terdakwa lebih didasarkan atas pertimbangan non yuridis yang kemudian pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Hakim secara yuridis dengan memperhatikan rekonstruksi fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017; 2) Pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus sebagaimana perkara di atas menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam tataran normatif maupun dalam tataran praktis. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan Mahkamah Agung diharapkan dapat mencabut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sehingga pedoman penjatuhan pidana dan penegakan hukum Hakim kembali mengikuti aturan dalam UU Perlindungan Anak sebagai lex specialis yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana terhadap anak. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Persetubuhan Anak, Minimum Khusus. iv LEGAL SATISFACTION IN JUDGES 'DECISION ON THE PERFORMER OF CRIMINAL FIGHTING AGAINST CHILDREN ATTEMPED TO PRISON CRIMINAL BELOW THE SPECIAL MINIMUM LIMIT (Case Study Case Number 38 / Pid. Sus / 2019 / PN Pdg) (Fuad Ar Rahim, 1820112010, Postgraduate Faculty of Law, Andalas University, 135 pages, 2020) ABSTRACT The judge's decision is closely related to how the judge in expressing his opinion or consideration based on the facts and evidence in the trial and the judge's confidence in a case he is trying. Even though judges have free or independent power to impose their decisions, prison convictions still below the specific minimum limit cause controversy or debate, especially regarding what legal norms are used by judges in deciding these cases, so that eventually overriding the specific minimum threat that expressly regulated in the Child Protection Act. The verdict in the form of imprisonment imposed under this special minimum threshold can be considered too light and it is feared that it will not cause a deterrent effect for the perpetrators or other people in the future and harm the legal certainty as mandated in the Child Protection Act. This can be seen in the Padang district court decision Case number 38 / Pid.Sus / 2019 / PN Pdg, the judge handed down a prison sentence below the specific minimum against the Defendant. The problems in this Thesis are: 1) what is the basis for the consideration of Padang District Court Judges in case Number 38 / Pid.Sus / 2019 / PN Pdg and Decision of the High Court Number 71 / PID.SUS / 2019 / PT PDG and Supreme Court Judgment Number 3289 K /Pid.Sus/2019 in deciding the case of the crime of sexual intercourse a child who is sentenced is brought to a special minimum ?; 2) How is the Legal Certainty in the Judge's Decision on Case Number 38 / Pid.Sus / 2019 / PN Pdg in the act of copulation of children who were sentenced to be brought to a special minimum ?. The method used in this research is normative juridical method. This type of research is descriptive using secondary data. The results of the study show that 1) Judge's considerations in imposing a criminal sentence under the threat of a specific minimum prison sentence against the Defendant are based more on non-juridical considerations which are then used as judicial considerations of judges by taking into account the reconstruction of legal facts revealed at the trial and guided by SEMA Number 1 of 2017; 2) Judge's consideration of the conviction under a special minimum threat as the case above raises legal uncertainty both at the normative level and at the practical level. To improve law enforcement in the future, the Supreme Court is expected to revoke SEMA Number 1 of 2017 so that the guideline for criminal prosecution and law enforcement will again follow the rules in the Child Protection Act as a lex specialis governing criminal sanctions against criminal acts against children. Keywords: Legal Certainty, Child Copulation, Special Minimum

Actions (login required)

View Item