PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT AREA PADANG

ANGGA, PEBRI ARDIMIS (2013) PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT AREA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Tugas Akhir) 2630.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (923kB)

Abstract

Menurut Siti Resmi (2011) Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Memang pada kenyataannya menaikkan PTKP tentu akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, tapi dengan tidak dikenakannya pajak atas penghasilan yang tidak melebihi PTKP yang diterima oleh wajib pajak tentu juga akan berdampak positif, wajib pajak bisa menikmati hasil kerja kerasnya baik itu untuk konsumsi dan tabungan di masa yang akan datang. Harapan pemerintah adalah dengan semakin besarnya penghasilan dibawa pulang maka akan mendorong kenaikan tingkat konsumsi rakyat. Untuk turut mendukung tercapainya tujuan pemerintah dan tercapainya fungsi-fungsi dari pajak tersebut maka PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang telah menetapkan semua karyawannya sebagai wajib pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan yang diterima oleh masingmasing karyawan. Yang Mana PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang menyetorkan sendiri jumlah pajak terutang tanpa memotong langsung gaji dari masing-masing karyawan. Berdasarkan atas semua uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk membahas masalah perpajakan dalam Laporan Kerja Praktek ini dengan judul “Prosedur Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT.PLN (Persero) Wiayah Sumatera Barat Area Padang”.

Actions (login required)

View Item