PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT (2) PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT AREA PADANG

HAMIDATURRAHMAH, HAMIDATURRAHMAH (2013) PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT (2) PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT AREA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Tugas Akhir) 2629.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (925kB)

Abstract

Salah satu system pemungutan pajak yang diterapkan di indonesia adalah witholding tax system, dimana pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemungutan ataupemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan, sebesar jumlah pajak yang terhutang. Sebagai pihak pemberi penghasilan dan merupakan bendaharawan negara, PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatra Barat Area Padang berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPh) kepada wajib pajak yang menerima penghasilan atas usaha tertentu.Jenis PPh potong pungut pada PT.PLN diantaranya adalah PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2). Contoh PPh Pasal 23yang dipotong oleh PT.PLN (Persero) Area Padang adalahpajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi, jasa tekhnik, jasa manajemen, ataupun penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta seperti sewa kendaraan. PPh Pasal 4 ayat (2) atau disebut juga PPh Final atau pengenaannya sudah final ( berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak, contoh PPh Pasal 4 ayat (2) yang terdapat pada PT.PLN diantaranya adalah PPh atas usaha jasa konstruksi dan PPh atas penghasilan atas kegiatan sewa tanah dan/ bangunan. Berdasarkan pengertian dan uraian yang telah dijelaskan di atas , maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang permasalahan perpajakan yakni “Prosedur Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) Pada PT.PLN (Persero) Wiayah Sumatera Barat Area Padang”.

Actions (login required)

View Item