KAJIAN HUKUM TERKAIT PEMEKARAN NAGARI PERSINGGUNGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN HUKUM ADAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT

CH. Idzan Falaqi Harmer, Idzan/Aci (2020) KAJIAN HUKUM TERKAIT PEMEKARAN NAGARI PERSINGGUNGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN HUKUM ADAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (212kB)
	Text (BAB I) Bab I.pdf - Published Version Download (443kB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Nagari di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara hukum nasional merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dalam penelitian ini, mengkaji tentang persinggungan antara peraturan perundang-undangan dengan Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat terkait pemekaran nagari, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Melalui pendekatan konseptual, historis, komparatif dan yuridis penelitian ini berupaya untuk menemukan persinggungan peraturan perundang-undangan dengan hukum adat Minangkabau terkait pemekaran nagari, serta dampak dari persinggungan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nagari tak ubahnya seperti ungkapan sakarek ula-sakarek baluik, disebabkan belum terlaksananya prinsip otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana amanat reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan dan norma mengenai pemekaran atau pembentukan sebuah nagari baru menurut Hukum Adat Minangkabau belum sepenuhnya teradopsi di dalam ketentuan hukum nasional. Sehingga, nagari tak ubahnya seperti desa administratif yang hanya berbeda penamaan dengan Desa. Lalu, kejadian persinggungan norma antara Hukum Adat Minangkabau dengan Peraturan Perundang-undangan memberikan dampak yang cukup besar. Pemekaran nagari hanyalah dijadikan sebagai modal dan alat politik bagi sebagian kelompok pemangku kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan politik lokal, seperti: memperbanyak daerah pemilihan (dapil), syarat untuk memenuhi pemekaran sebuah kabupaten baru, dan peningkatan anggaran pemerintahan daerah melalui dana alokasi desa. Sehingga, semangat babaliak ka nagari belum sepenuhnya mampu mengembalikan hak dan kebutuhan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam menjalankan kehidupan bernagari, dengan mengedepankan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

Actions (login required)

View Item