PENGANGKATAN PENYANDANG DISABILITAS MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Fakhrul, Agmi (2020) PENGANGKATAN PENYANDANG DISABILITAS MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (369kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal ini memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja pada instansi pemerintahan tanpa ada diskriminasi. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan pelaksanaan manajemen ASN yang menggunakan sistem merit. Sistem merit berlaku mulai dari tahapan pengadaan hingga pensiun. Dengan diberlakukannya seistem merit ini memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam bekerja pada instansi pemerintah. Namun dalam penerapan pengadaan penyandang disabilitas menjadi CPNS pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan masih terdapat diskriminasi yang menyebabkan dibatalkannya pelamar penyandang disabilitas. Permasalahan yang dibahas yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan. 2) bagaimana kendala dalam pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Solok Selatan diawali dengan tahapan Perencanaan, Pengumuman lowongan, Pelamaran, Seleksi, Pengumuman hasil, Pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan masa percobaan calon pegawai negeri sipil. Jika merujuk pada kewajiban pemerintah mempekerjakan penyandang disabilitas dalam minimal 2% tidak terpenuhi dalam penerimaan ini. Aturan tersebut dinilai hanya formalitas karena tidak adanya sanksi tegas. Tidak terpenuhinya 2% ini karena minimnya aksesibilitas yang ada di Kabupaten Solok Selatan karena tergolong daerah baru, sehingga pembangunan lebih difokuskan pada pembangunan sarana umum dan prasarana lainnya. Adapun permasalahan diskriminasi yang timbul dapar terselesaikan secara mediasi. Upaya penyelesaian ini dianggap lebih efektif dan tidak memakan waktu lama agar permasalah dapat diselesaikan karena menggunakan prinsip kesepakatan. Kata Kunci: Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Penyandang Disabilitas

Actions (login required)

View Item