KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEJENIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

nina, diningrat (2020) KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEJENIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (117kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (639kB)
	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) PENUTUP DAN KESIMPULAN.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Tesis Full) TESIS NINA DININGRAT (wisuda ok).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN SEJENIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN (Nina Diningrat, 1820119004, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas,Tahun 2020) ABSTRAK Pembatalan perkawinan sejenis Perupakan perkawinan yang melanggar syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanP. Jaksa pengacara negara memiliki kewenangan dapat membatalkan perkawinan, karena kewenangan tersebut tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan aturan perkawinan lainnya di Indonesia. Dapat dibatal suatu perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus melalui Pengadilan, yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 23 dan 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah Pertama, bagaimanakah kedudukan hukum perkawinan sejenis menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, dan Kedua, bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai pemohon pengajuan pembatalan perkawinan sejenis menurut hukum Indonesia, serta yang Ketiga bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan sejenis menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan, Pertama bahwa perkawinan sejenis tidak memiliki kedudukan hukum di Indonesia karena tidak diakui di dalam hukum perkawinan di Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang dan nilai moral dan nilai agama dan juga bertentangan dengan ketertiban umum karena menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Kedua Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan sejenis menurut ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga kewenangan dibidang ketertiban umum demi tegaknya ketertiban umum di dalam masyarakat. Ketiga bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan sejenis ini adalah dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan akta nikah nomor : 0447/062/VII/2017, tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung tidak berkekuatan Hukum. Kata kunci : Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Pembatalan, Perkawinan Sejenis AUTHORITY OF STATE LAWYERS IN APPLICATION FOR CANCELLATION OF A MARRIAGE, REVIEWED FROM LAW NUMBER 16 OF 2004 CONCERNING THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE Nina Diningrat , Yaswirman, Yoserwan ABSTRACT Cancellation of same-sex marriage is a marriage that violates the conditions for a marriage and based on Article 26 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the State Attorney General has the authority to cancel the marriage. It's just that this authority is not clearly regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and other marriage regulations in Indonesia. The cancellation of a marriage does not happen automatically, but must go through a court, which is submitted by the authorized parties to apply for a marriage cancellation as provided for in Articles 23 and 26 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Based on these thoughts, the problems examined are : (1) What is the legal position of same-sex marriage according to the provisions of marriage law in Indonesia, (2) What is the authority of the State Attorney as the applicant for filing the annulment of same-sex marriage according to Indonesian law, and (3) What is the legal consequences? of the cancellation of same-sex marriage according to Indonesian law. This study uses a normative juridical method with a literature approach. The results of the research concluded that : (1) That same-sex marriage does not have a legal position in Indonesia because it is not recognized in the marriage law in Indonesia and is against the law and moral values and religious values and is also against public order because it causes unrest in society. (2) The authority of the State Attorney General in canceling same-sex marriage according to the provisions in Article 26 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and also the authority in the field of public order for the sake of upholding public order in society, (3) That the legal consequences of the cancellation of this type of marriage is the cancellation of the marriage by the Religious Court and Marriage Certificate Number : 0447/062 / VII / 2017, dated July 19, 2017 issued by the Ajung District Religious Affairs Office has no legal force. Keywords: Authority, State Attorney, Cancellation, Same-sex Marriage

Actions (login required)

View Item