ASPEK HUKUM PENGGUNAAN E-MONEY BRIZZI DALAM PEMBAYARAN JASA BUS TRANS PADANG

Indri, Tri Novita (2020) ASPEK HUKUM PENGGUNAAN E-MONEY BRIZZI DALAM PEMBAYARAN JASA BUS TRANS PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (276kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (79kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (37kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (43kB)
	Text (Skripsi Full) Skripsi Indri Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peraturan kebijakan menggunaan e-money Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang merupakan program yang dicanangkan Dinas Perhubungan.Program ini pertama kali diterapkan pada pembayaran jasa Trans Padang dengan Brizzi. Brizzi merupakan salah satu produk kartu uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI) dan pada saat ini hanya Bank Rakyat Indonesia yang mampu menyediakan jasa transaksi non tunai. Pada dasarnya peraturan kebijakan ini hanya sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: 1)Apakah peraturan kebijakan penggunaan e-money Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?; 2) Apa permasalahan yang dialami pada pelaksanaan penggunaan e-money Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang?; 3) Apa upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan penggunaan e-money Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Peraturan kebijakan ini bertentangan dengan hukum positif, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan peraturan kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keadaan penting dan mendesak; 2) kendala yang dihadapi yaitu perilaku masyarakat yang masih mempercayai uang tunai, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran non tunai pada pelayanan publik, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan penerbit penyedia layanan transaksi non tunai, dan harga kartu yang menurut masyarakat cukup mahal; 3) upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang adalah melakukan sosialisasi dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya. KataKunci:e-money Brizzi, peraturan kebijakan, Trans Padang

Actions (login required)

View Item