TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOVUM DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Terhadap Memori Peninjauan Kembali Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2186 K/Pid.Sus/2016 Dalam Perkara Khossan Katsidi)

Ricko, Za Musti (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOVUM DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Terhadap Memori Peninjauan Kembali Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2186 K/Pid.Sus/2016 Dalam Perkara Khossan Katsidi). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (614kB)
	Text (Bab II s/d Bab IV) BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN OKE.pdf Download (245kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Thesis Full Text) Thesis Full Ricko.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peninjauan Kembali merupakan bagian dari tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Salah satu alasan yang dijadikan landasan mendasari Peninjauan Kembali, yaitu “Keadaan Baru” atau novum. Keadaan baru yang dapat dijadikan sebagai landasan Peninjauan Kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”. Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara teknis belum mengatur secara jelas dan tegas perihal novum, sehingga pengertian dan ruang lingkupnya menimbulkan berbagai penafsiran dikalangan ahli hukum. Dalam hal perkara pidana, tidak disebutkan secara ekplisit bahwa apabila suatu alat bukti dinyatakan palsu oleh Hakim dalam pemeriksaan pengadilan merupakan suatu novum yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam praktek penegakan hukum pidana dan perkembangan terhadap lembaga Peninjauan Kembali tersebut, bukti palsu dijadikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai suatu novum (keadaan baru) yang dimohonkan dalam memori Peninjauan Kembali Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus Terpidana korupsi Khossan Katsidi. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah pembatasan suatu keadaan baru (novum) yang dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan hukum acara pidana Indonesia?, Apakah pengajuan Memori Peninjauan Kembali Terpidana Khossan Katsidi kepada Mahkamah Agung telah memenuhi persyaratan formil dan materill dalam pengajuan Peninjauan Kembali?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan suatu keadaan baru (novum) yang dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilihat dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a KUHAP. Namun ketentuan tersebut, tidak secara tegas memberikan definisi novum. Pengajuan Memori Peninjauan Kembali Terpidana Khossan Katsidi kepada Mahkamah Agung tidaklah memenuhi persyaratan formil dan materill dalam pengajuan Peninjauan Kembali. Untuk perbaikan kedepannya diperlukan yaitu Mahkamah Agung membentuk regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung yang dapat menjelaskan secara tegas kualifikasi suatu keadaan dapat diajukan sebagai novum dalam Peninjauan Kembali. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap KUHAP khususnya berkaitan dengan novum dalam permohonan Peninjauan Kembali, agar masyarakat (Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai batasan yang jelas dan tidak multi interprestasi mengenai suatu keadaan baru yang dapat menjadi novum dalam mengajukan permohonan PK. Kata Kunci: Novum, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item