PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DI PENGADILAN NEGERI SOLOK (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk)

Okta, Zulfitri (2020) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DI PENGADILAN NEGERI SOLOK (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER AND ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (BAB PENUTUP) BAB PENUTUP , KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Fulltext) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Di Pengadilan Negeri Solok (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk ) (Okta Zulfitri, SH, No. BP 1720112056, Universitas Andalas, 120 hlm, 2019) ABSTRAK Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia, angka sitaan barang bukti Narkotika dan Obat/bahan berbahaya (Narkoba) dan angka penyalagunaan Narkotika terus menunjukan angka peningkatan yang mengkhawatirkan setiap tahun. Dalam mencapai tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya dari bahaya Narkotika, Pemerintah bersama DPR telah menerbitkan beberapa Undang-Undang untuk pemberantasan tindak Pidana Narkotika, terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat dengan UU No. 35 Tahun 2009). Salah satu perkembangan hukum baru dalam UU No. 35 Tahun 2009 untuk mecegah dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika yaitu adanya pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009. Namun faktanya, dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana Narkotika, khususnya terkait pidana penjara, tidak selalu Hakim dalam putusannya memutus sesuai pidana minimun sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009. Khusus untuk daerah hukum Pengadilan Negeri Solok salah satunya dapat dilihat dalam tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 40 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Slk tanggal 17 Juli 2014, sedangkan dalam perkara lainnya dengan kualifiksi delik yang sama di Pengadilan Negeri Solok dijatuhi pidana oleh Hakim sesuai dengan ancaman pidana minimum dalam UU No. 35 Tahun 2009, dan hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dalam bentuk pendekatan kasus (case approach), maka dalam penulisan tesis ini dibahas secara teoritis pembuktian tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini di Pengadilan Negeri Solok, dan bagaimana pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tersebut. Kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil penulisan tesis ini yaitu: Pembuktian tindak pidana Narkotika terhadap terdakwa Agusrini Panggilan Rini di Pengadilan Negeri Solok telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan pertimbangan hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 kepada terdakwa Agusrini Panggilan Rini secara teoritis merupakana penerapan teori kemandirian atau kebebasan Hakim yang dihubungkan dengan teori keadilan dan teori tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Agusrini Panggilan Rini telah memenuhi rasa keadilan. Kata kunci : Pidana minimum khusus, tindak pidana narkotika

Actions (login required)

View Item