PENENTUAN NILAI PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM PEMBEGIAN HAK BERSAMA SEBAGAI DASAR PEMUGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PADANG

Eka, Susanti (2020) PENENTUAN NILAI PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM PEMBEGIAN HAK BERSAMA SEBAGAI DASAR PEMUGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) cover abstrak.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Bab I pendahuluan) bab 1 pendahuluan.pdf - Published Version Download (282kB)
	Text (Bab IV) bab IV.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text (daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (277kB)
	Text (tesis full text) tesis-oke-cetak.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu diantaranya (BPHTB). Setelah dilakukan Pengalihan Pajak BPHTB dari Pajak Pusat ke pajak daerah, dan pemerintah daerah khususnya kota Padang menguluarkan PERDA yaitu nomor 1 tahun 2011, dan Perwako Padang Nomor 27 tahun 2016 yang mana sistem pemungutan pajak BPHTB berbeda yaitu dimana sistem pemungutan BPHTB menurut PERDA nomor 1 tahun 2011 adalah Self Assessment System, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan SSPD sedangkan sistim pemungutan pajak yang diatur dalam Perwako Padang nomor 27 tahun 2016 yaitu Semiself Assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. jadi dapat diketahui bahwa system pemungutan pajak BPHTB yang dianut dalam PERDA kota Padang nomor 1 tahun 2011 dengan Perwako Padang nomor 27 tahun 2016 tidak Kohoren dalam pelaksanaan tugas pokok dan ditentukan oleh para pihak sebagaimana diatur fungsi meningkatnya kegiatan pembangunan disegala bidang. Permasalahan dalam tesis ini yaitu 1) bagaimana proses Pembuatan APHB melalui PPAT kota Padang?, 2). Bagaimana proses verifikasi harga Tanah dan Bangunan dalam Pemungutan BPHTB terhadap Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di kota Padang? 3. Bagaimana Pemungutan Bea BPHTB di kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Data Primer dan data sekunder diperoleh melalui Studi pustaka dan wawancara dengan subyek penelitian. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, diketahui pelaksanaan pemungutan BPHTB di kota Padang dilaksanakan berdasarkan Perwako Padang Nomor 27 tahun 2016, terdapat perbedaan pemungutan Pajak yang diatur oleh PERDA nomor 1 tahun 2011, yaitu pada sistem pemungutan dam penilaian NPOP yang didasarkan pada harga pasar, bukan harga transaksi yang diatur dalam PERDA nomor 1 tahun 2011. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat. Hambatan yang timbul dalam pemungutan BPHTB kota Padang yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang BPHTB.

Actions (login required)

View Item