BABALIAK KA NAGARI: PEMERINTAHAN NAGARI KAMANG HILIR 1983-2005

Zikri, Afanov (2020) BABALIAK KA NAGARI: PEMERINTAHAN NAGARI KAMANG HILIR 1983-2005. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan ABSTRAK.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (FULLTEXT) SKRIPSI ZIKRI AFANOV FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Babaliak ka Nagari, Pemerintahan Nagari Kamang Hilir 1983-2005”. Nagari Kamang Hilir terletak di Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Kamang Magek. Nagari Kamang Hilir memiliki sejarah yang cukup panjang terutama dalam perang melawan kolonialisme Belanda. Tahun 1908 terjadi perang Kamang tepatnya tanggal 15 Juni 1908, dan kemudian Kamang Hilir memegang peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Mata pencarian utama masyarakat Nagari Kamang Hilir adalah bertani, berdagang, dan industri rumahan seperti usaha perabot dan usaha kerupuk ubi Kamang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri dari emapat tahap, yaitu heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap awal adalah pengumpulan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Pada tahap pengumpulan sumber dilakukan melalui studi Pustaka dan lapangan dengan metode sejarah lisan dan wawancara. Setelah itu diperoleh sumber-sumber yang dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Penulis diarahkan dalam bentuk deskriptif naratif. Kemudian data yang diperoleh dilanjutkan kepada tahap kritik.Thapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan. Setelah keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerataan sistem pemerintahan desa, dan pelaksanaannya pada tahun 1983, sistem pemerintahan nagari yang sebelumnya diterapkan di Sumatera Barat diganti menjadi sistem pemerintahan desa. Perubahan yang dirasakan pada sistem pemerintahan desa adalah tugas kepala desa hanya mengurusi masalah administrasi saja, karena desa bukan kesatuan hukum adat. Nagari yang sebelumnya memiliki wilayah yang cukup luas dipecah menjadi beberapa bagian. Hal ini tentunya memberikan dampak baik dan dampak buruk bagi pemerintah dan masyarakat nagari. Dampak baiknya masyarakat semakin mudah dalam mengurus urusan administrasi karena wilayah desa lebih kecil dari nagari. Dampak negatifnya kurangnya rasa persamaan masyarakat yang sebelumnya tertanam pada saat pemerintahan nagari. Setelah hampir 20 tahun menjalani sistem pemerintahan desa, masyarakat sangat antusias dengan dikembalikannya sistem pemerintahan nagari. Pada awal-awal setelah kembali ke sistem pemerintahan nagari, bagaimana jalannya pemerintahan pada awal-awal pemerintahan S. Bagindo Maralam, kemudian juga diadakannya pemilihan wali nagari pada tahun 2002. Pada masa Herman St. Majo Indo pemerintahan Nagari Kamang Hilir diuji dengan berbagai permasalahan internal di kantor wali nagari.

Actions (login required)

View Item