PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI DI ATAS TANAH KONSESI USAHA HULU MIGAS DI PROVINSI RIAU

MONIKA, FATMAWATI BAGUS (2020) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI DI ATAS TANAH KONSESI USAHA HULU MIGAS DI PROVINSI RIAU. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (abstrak) Text_1_compressed[1].pdf - Published Version Download (39kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) Text_2_compressed[1].pdf - Published Version Download (54kB) | Preview
Preview	Text (bab akhir) text_3[1].pdf - Published Version Download (13kB) | Preview
Preview	Text (dapus) Text_4[1].pdf - Published Version Download (20kB) | Preview
	Text (full text) text_5[1].pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah untuk kepentingan masyarakat/umum bagi pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Pulau Sumatera yang sangat strategis. Pergerakan barang dan jasa sangan mempengaruhi besaran lalu lintas di provinsi tersebut terutama di Kota Pekanbaru dan Dumai. Untuk mengatasi dan mempercepat pergerakan barang dan jasa perlu adanya akses yang bisa mengantisipasi beban lalu lintas. Salah satu alternatif penyelesaian adalah dengan membangun ruas Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai yang menghubungkan pergerakan dari Pekanbaru menuju Dumai.Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembebasan tanah, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Tanah menemui kendala dalam pemberian ganti rugi karena tanah/lahan yang dimiliki tersebut adalah tanah/lahan konsesi PT. Chevron Pasific Indonesia yang tercatat sebagai aset Barang Milik Negara, sehingga pihak yang melepaskan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.Tanah Barang Milik Negara dan telah diajukan ke Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dialih fungsikan bagi penggunaan jalan Tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang bekaitan dengan Pengadaan Tanah dan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan penyelesaian masalah Pengadaan Tanah. Penlitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan peneliitian dengan penekanan penerapan paying hukum pengadaan tanah berupa UU,PP,Permen,Perkaban dan peraturan lainnya tentang Pengadaan Tanah.Data yang dikumpulkan berupa data primer, diperoleh dari pihak terkait dalam Pengadaan Tanah dilokasi penelitian, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum linier. Dari penelitian diperoleh bahwa Pihak pemegang konsesi PT. Caltex Pasific Indonesia (PT.CPI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau di Tanjung Pinang tanggal 5 Juni 1959 Nomor : 091/48/59. Status tanah seperti konsesi ini harus dilakukan konversinya oleh pemegang konsesi menjadi Hak Atas Tanah sesuai ketentuan-ketentuan konversi yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal IV. Namun berdasarkan surat DJKN No. S-884/KN.4/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Keterangan Barang Milik Negara, tanah tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Negara

Actions (login required)

View Item